Aguan Kembali Jalani Pemeriksaan di KPK

Sugiyanto Kusuma alias Aguan, pemilik PT Agung Sedayu Grup. (Foto: Ist./W5)

JAKARTA, JIA XIANG – Bos PT Agung Sedayu Group, Sugiyanto Kusuma alias Aguan, untuk kedua kalinya ke  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (19/4/16) pagi. Setiba Aguan di sini sekitar pukul 09.15 WIB, dia tidak bersedia menjawab pers. KPK kembali memeriksanya  dalam penyidikan perkara dugaan pemberian hadiah terkait pembahasan rancangan peraturan daerah terkait reklamasi di Pantai Utara Jakarta.

“Sugiyanto Kusuma alias Aguan diperiksa untuk tersangka MSN (Mohamad Sanusi) dan melanjutkan pemeriksaan sebelumnya yaitu mendalami tentang proses suatu perusahaan untuk mendapatkan hak reklamasi,” kata Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Dua di antaranya Ketua Komisi D DPRD DKI Mohamad Sanusi dan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja. Keterangan Irsan, pengacara Sanusi, di KPK Senin (18/4/16), Aguan pernah mengundang sejumlah pejabat teras DPRD DKI Jakarta ke rumahnya, pada awal Januari 2016. Di pertemuan ini, menurut Irsan, juga dihadiri Ariesman. Di sini, juga menyinggung jangka waktu pembahasan raperda.

PT Agung Sedayu merupakan induk dari PT Kapuk Naga Indah, satu dari dua pengembang yang sudah mendapat izin pelaksanaan reklamasi Teluk Jakarta. Perusahaan lainnya adalah PT Muara Wisesa Samudera, anak perusahaan Agung Podomoro.

PT Kapuk Naga Indah mendapat jatah reklamasi lima pulau (pulau A, B. C, D, E) dengan luas 1.329 hektare sementara PT Muara Wisesa Samudera mendapat jatah rekalamasi pulau G dengan luas 161 hektare.

Izin pelaksanaan untuk PT Kapuk Naga Indah diterbitkan tahun 2012, pada era Gubernur Fauzi Bowo, sedangkan izin pelaksanaan untuk PT Muara Wisesa Samudera diterbitkan oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama pada Desember 2014.

Namun kini, proyek reklamasi di Teluk Jakarta sementara dihentikan sampai semua persyaratan, undang-undang dan peraturan dipenuhi oleh pengembang. Keputusan ini hasil pertemuan antara Menteri Koordinator Bidang Maritim Rizal Ramli, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama dan jajaran dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, pada Senin (18/4/16). [JX/W5]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here