Ahok dan Jalur Independen

Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur DKI Jakarta, sudah memantapkan diri maju sebagai calon pemimpin no 1 di Ibu Kota ini pada pemilihan gubernur DKI 2017. Sejak awal dia mengatakan bahwa akan maju melalui jalur independen. Dan benar, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, maju melalui jalur independen.
Tampaknya dia bukan mengabaikan atau tidak mempedulikan partai-partai, tetapi memang keinginannya ini dilandasi tekad yang kuat untuk bisa maju dengan dukungan para pengikut setianya, melalui jalur independen.
Ada beberapa partai yang mendukung pencalonan Ahok. Namun mereka tidak juga mempersoalkan dari jalur mana Ahok maju. Bagi partai-partai pendukung Ahok, ini, yang penting memang tujuan akhir, membuat Jakarta lebih baik daripada sebelumnya dan dipimpin oleh orang yang tepat.
Sayangnya dipercaturan politik dan demokrasi saat ini, maju melalui jalur independen, justru dinilai oleh beberapa kalangan sebagai langkah yang deparpolisasi. Bahkan Ahok pun dituduh melemahkan posisi tawar partai politik (parpol)  di DKI.
Siapa saja boleh maju melalui jalur independen, sebab langkah ini pada dasarnya sesuai dan dijamin oleh UU. Dalam UU tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota itu disebutkan bahwa peserta Peserta Pemilihan adalah: a. Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik; dan/atau b.Pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.
Kemudian di pasal-pasal berikutnya dijelaskan bahwa Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Nah dalam ketentuan hukum itu jelas, bahwa memang sebagai warga negara yang memiliki hak politik, baik itu memilih dan dipilih, dalam sebuah proses pemilihan gubernur, misalnya, bukanlah upaya untuk melemahkan partai politik.
Langkah Ahok ini sebenarnya sebuah kenyataan yang memang harus diterima oleh banyak parpol. Artinya kenyataan ini harus menjadi pelajaran bagi para pengurus partai politik, untuk tidak menganggap bahwa kalau tidak melalui partai, seseorang tidak akan mungkin maju mencalonklan diri menjadi gubernur, walikota, atau pemimpin di berbagai wilayah di negeri ini.
Hak seorang warga negara harus dihargai. Apalagi hak warga negara yang memang ingin memajukan negara ini, tidak boleh dihalangi, disabotase atau dibatalkan. Dengan kata lain, menghalang-halangi hak politik seorang warga negara, sama saja dengan melawan hukum, dan tidak mengakui hukum.
Jadi, partai politik bukanlah hukum, tapi harus dilihat sebagai salah satu “alat” untuk menjamin terselenggaranya demokrasi yang baik di negeri ini.
Janganlah begitu mudah mencap seseorang deparpolisasi hanya karena dia ingin maju melalui jalur independen. Itu hak yang dijamin UU.
Dengan demikian pelajaran apa yang bisa dipetik dari keputusan Ahok maju melalui jalur independen? Banyak. Yang pasti ini menjadi pelajaran berharga untuk tidak menganggap dan menganggungkan parpol sebagai satu-satunya lembaga pengusung calon pemimpin. Selain itu, parpol pun harus mampu menghargai hak seseorang. Tanpa mengecilkan atau mengesampingkan hak politik seseorang, Biarlah setiap warga negara ini berkreasi di dunia politik, tentunya kreasi yang sesuai UU.
Pelajaran lain yang bisa dipetik adalah setiap insan parpol pun harus memahami hukum atau UU. Kalau semua memahami UU, maka tidak akan keluar pernyataan soal deparpolisasi. Mungkin yang terakhir adalah parpol, yang diisi oleh para politisi, harus bersikap dewasa. Artinya, mereka harus berpikir positif dalam berdemokrasi. “Kebebasan” seseorang yang dijamin UU, bukanlah langkah melanggar hukum, atau meremehkan parpol, tetapi harus jadi pelajaran bagi parpol. Ada apa dengan parpol di negeri ini sekarang? Introspeksi diri mungkin salah satu jalan keluar untuk bisa mendewasakan diri dalam berdemokrasi.
Tanpa keinginan introspeksi diri dan belajar, serta bersikap dewasa, tidak akan mungkin politik perpartaian di negeri ini akan berkembang pula. Yang ada justru bentrok internal, nan tidak kunjung pada. Arogansi partai pun harus dibuang jauh demi memajukan demokrasi yang lebih besar yaitu bangsa dan negara ini.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here