Ahok Dukung Presiden Urusi Perda Bermasalah

Presiden Joko Widodo. (Foto: JX/Dok)

JAKARTA, JIA XIANG – Sebanyak 3.143 Peraturan Daerah (Perda) bermasalah karena menghambat kapasitas nasional, menghambat kecepatan untuk memenangkan kompetisi serta bertentangan dengan semangat kebhinnekaan dan persatuan telah dinyatakan tak lagi berlaku oleh Presiden Joko Widodo.

Menurut Presiden, di Istana Merdeka, Senin (13/6/16), ada empat kriteria Perda yang dibatalkan, yakni Perda yang menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan memperpanjang jalur birokrasi, menghambat proses perizinan dan investasi, menghambat kemudahan berusaha, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

“Saya tegaskan bahwa pembatalan ini untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang besar, yang toleran dan yang memiliki daya saing,” kata Presiden.

Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama diminta tanggapannya tentang pembatalan Perda bermasalah, hal yang dilakukan oleh Presiden Jokowi sudah tepat. Karena jika ada Perda yang isinya menyimpang dari UUD 1945, sudah seharusnya ditindaklanjuti oleh pimpinan negara.

“Saya kira sudah tepat Presiden melakukan itu. Semua Perda yang bertentangan dengan UU 45, harus dicabut,” lanjutnya.

Menurut Ahok, sapaan karib Basuki, selama kepemimpinannya bersama dengan DPRD DKI tidak pernah ada Perda yang dirasa menyimpang dari UUD 1945. “Kita (DKI) tidak pernah buat Perda begitu (bermasalah),” ujarnya di Balai Kota Jakarta, Selasa (14/6/16).

Ke depan, menurut dia, akan lebih baik sebelum pengesahan Perda, pihak Legislatif dan Eksekutif dapat berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri. “Harusnya dari dulu begitu, Mendagri sebagai pintu dari Perda,” ujar Ahok.[JX/Cka/W5]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here