Ahok Harap DPRD Segera Bahas Dua Raperda

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Foto: JX/Kartika Sabturina)

JAKARTA, JAI XIANG – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama telah mengajukan surat pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta kepada DPRD DKI Jakarta.

Ahok, sapaan karib Basuki, dalam surat resmi kepada DPRD DKI tertanggal 3 Oktober 2016, menuliskan alasannya mengajukan kembali dua Raperda tersebut untuk diproses, karena kedua Raperda itu telah selesai dibahas bersama oleh pihak eksekutif dan legislatif.

Dua Raperda tersebut, sempat dibahas, namun kemudian  pembahasannya ditunda karena banyak kasus terkait reklamasi di Pantai Utara Jakarta, salah satunya adalah tertangkapnya Mohamad Sanusi yang saat itu menjabat sebagai Ketua Komisi D DPRD DKI  yang juga anggota Badan Legislasi (Baleg).

Ahok berharap Raperda terkait reklamasi itu segera dibahas dalam Rapat Paripurna DPRD DKI dan tidak ditunda lagi. Tetapi, pembangunan proyek reklamasi di Utara Jakarta tersebut saat ini tetap berlangsung walau Raperda belum disahkan.

Ahok menegaskan hal itu karena para pengembang masih memiliki izin untuk membangun pulau reklamasi, tapi belum memiliki izin untuk mendirikan bangunan dalam pulau tersebut.
“Reklamasi, memang kalau dibilang tidak ada yang salah, ya jalan. Yang salah kan, bangunannya,” ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Rabu (12/10/16).

Menurut dia, jika yang dipermasalahkan ada bangunan yang telah berdiri di atas pulau. Pengembang pulau dapat diberikan sanksi denda atas bangunan tersebut, karena belum memiliki izin membangun. “Kalau bangunannya salah ya harus denda,” Ahok menambahkan.

Kemarin, Ahok telah menjelaskan alasannya mengajukan pembahasan dua Raperda terkait reklamasi di Jakarta karena pengembang membutuhkan kepastian proyek tersebut. Tanpa Perda, izin mendirikan bangunan di pulau reklamasi itu tidak dapat dilakukan.

Selain itu, Ahok juga ingin Raperda tersebut bisa mengembangkan investasi di Kepulauan Seribu. Selama ini investor masih terhambat untuk melakukan pengembangan di Kawasan Strategis Pantura Jakarta karena tersandung perizinan.

“Pengusaha sudah bangun, masa dimentokin (tak dilanjutkan-Red). Kami mau kembangin, Pulau Seribu juga mau dikembangin. Kalau tidak diajukan, bagaimana?,” ujar Ahok, Selasa (11/10/16). [JX/Cka]

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here