Ahok: Itu Tidak Masalah

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. (Foto: JX/Kartika Sabturina)

JAKARTA, JIA XIANG – Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI Nomor 2.238 Tahun 2014 tentang pemberian izin reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra telah dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Dengan demikian, gugatan yang dilayangkan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) pada 15 September 2015 lalu, resmi dikabulkan oleh PTUN Jakarta pada 31 Mei 2016.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, menanggapi hal itu dengan mengatakan, itu belum akhir dari proses hukum. Karena belum memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht), sehingga tidak ada masalah untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. “Saya kira itu belum inkracht ya. Biarin saja. Buat saya itu tidak ada masalah,” kata Ahok, sapaan karib Basuki, usai menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun RSUD Cengkareng, Jakarta Barat, Selasa (31/5/16).
Dia menambahkan, kemungkinan bila nantinya ada inkracht terkait pembatalan PT Muara Wisesa Samudra sebagai pengembang Pulau G, Pemprov akan mengambilalih pengerjaan pulau tersebut dengan menunjuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), PT. Jakarta Propertindo. “Reklamasi, tetap jalan pakai izin sendiri. Kita bisa pakai Jakpro kerjain nanti,” lanjut dia.
Menurut Ahok, pembangunan reklamasi Pulau G tidak bisa dibatalkan. Karena keputusan dari PTUN bukan melarang reklamasi hanya izin pelaksanaan yang dilakukan oleh PT Muara Wisesa Samudra. “Kalau dibatalkan (Pembangunan Pulau G), Saya tidak tahu putusannya seperti apa. Tapi putusan PTUN bukan melarang reklamasi loh,” pungkas Ahok sambil menambahkan kalau PTUN telah membatalkan izin reklamasi yang dilakukan oleh PT Muara Wisesa Samudra di Pulau G. Tapi bukan berarti tidak mungkin ada pengembang lain yang akan melakukan pembangunan di pulau tersebut.
“Makanya, dia (PTUN) cabut izinnya (MWS). Makanya nanti kita proses lagi, kita tinggal cari yang baru, PT Jakpro mau lagi nggak yang baru? Kita bisa lelang yang baru,” ujar Ahok.
Saat dikonfirmasi soal pembangunan reklamasi Pantai Utara Jakarta yang saat ini masih dalam proses oleh Pemerintah Pusat, Ahok belum bisa memastikan kapan akan bisa dilegalkan. “Kita belum tahu. Prosedurnya masih belum selesai,” tutur dia. [JX/Cka/E4]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here