Ahok Lebih Suka Legalitas Reklamasi Diselesaikan di PTUN

Kawasan baru di Jakarta Utara setelah reklamasi. (Foto: JX/Windarto)

JAKARTA, JIA XIANG – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD DKI Jakarta kemarin (4/4/16) menggelar konferensi pers terkait keinginan mereka untuk menghentikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Kawasan Pantura Jakarta.

Menanggapi hal itu, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama yang kerap disapa Ahok mengaku tidak masalah bila Fraksi PDIP tidak ingin ada pembahasan terkait hal itu. Menurutnya, Perda Reklamasi sudah ada, hanya saja Perda yang saat ini sedang diributkan adalah penambahan kewajiban untuk pengembang.

“Perda yang baru, kita tambah kewajiban untuk pengembang. Semakin tidak dibahas, pengembang semakin untung karena pakai cara yang lama,” kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Selasa (5/4/16).

Terkait banyaknya opini yang menganggap reklamasi ilegal, Ahok menantang pihak yang memiliki anggapan seperti itu. Menurut dia, bila ada pihak yang tidak suka dengan adanya reklamasi di Pantura Jakarta untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Karena akan terlihat siapa yang salah dan benar, tidak seperti saat ini hanya mengumpulkan opini saja.

“Kalau yang tidak suka (reklamasi) dibilang ilegal, ya tuntut saja ke PTUN. Debatnya di Pengadilan.. Kalau tidak senang tuntut saja, jadi berdebatnya jelas. Kalau begini, setiap hari tidak akan selesai, si A ngomong si B ngomong,” pungkas Ahok.

Secara pribadi, Ahok merasa terbebani dengan pertanyaan dari media terkait reklamasi. “Aku banyak kerjaan, tidak usah bicarakan itu lagilah, pusing aku, kamu tanya saja sama teknisnya,” tegas Ahok.[JX/Cka/W5]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here