Ahok Penuhi Panggilan KPK

Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama. (Foto: JX/Kartika Sabturina)

JAKARTA, JIA XIANG – Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama, Selasa (10/5/16) pagi, memasuki gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dimintai keterangannya sebagai saksi perkara suap dalam pembahasan rancangan peraturan daerah yang berkenaan dengan reklamasi Teluk Jakarta.

Orang nomor satu di DKI yang akrab disapa Ahok tiba di KPK Jakarta sekitar pukul 09.35 WIB. Wartawan tidak memperoleh banyak penjelasan darinya. Ahok, yang disertai beberapa stafnya, langsung masuk ke ruang tunggu saksi KPK.

“Ahok akan dimintai keterangan tentang proses pembahasan raperda, latar belakang penetapan besaran kontribusi dan perizinan reklamasi yang dikeluarkan selama dia menjabat,” kata Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati.

baca juga kpk kembali panggil ahok

Dalam kasus ini, KPK sudah menetapkan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Arieswan Widjaja dan Personal Assistant PT Agung Podomoro Land Trinanda Prihantoro sebagai tersangka pemberi suap sebesar Rp2 miliar kepada Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi.

Tidak hanya memanggil Gubernur DKI. KPK pun telah memeriksa para anggota Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI, antara lain Ketua Balegda M Taufik yang juga Wakil Ketua DPRD, Wakil Ketua Balegda Merry Hotma, dan anggota Balegda Mohamad Sangaji.

Pemanggilan sebagai saksi juga dialamatkan ke Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, dan Wakil Ketua DPRD Ferial Sofyan.  Selain itu, Bos Agung Sedayu, Aguan Sugianto, dan Asisten pribadi Gubernur DKI Jakarta, Sunny Tanuwidjaja, juga telah dimintai keterangan mereka sebagai saksi di KPK pada kasus yang sama.

Ketika KPK mengungkap kasus suap yang melibatkan tiga tersangka tersebut, di DPRD DKI tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2035 dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Kendati pembahasan sudah berlangsung beberapa bulan, belum ada kesepakatan antara Pemerintah Provinsi (Pempro) DKI Jakarta dan Balegda DPRD DKI Jakarta. Pemprov DKI mengusulkan tambahan kontribusi 15 persen nilai jual objek pajak (NJOP) dari lahan efektif pulau yaitu seluas 58 persen luas pulau. Sedangkan dewan mengusulkan persentase NJOP dan luasan faktor pengali yang jauh lebih kecil yaitu lima persen.[JX/W5]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here