Ahok Tak Bisa Hentikan Reklamasi Pulau di Teluk Jakarta

Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama. (Foto: JX/Kartika Sabturina)

JAKARTA, JIA XIANG – Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama mengaku hingga saat ini tidak bisa memberhentikan proyek reklamasi yang sedang dilakukan oleh perusahaan pengembang di Teluk Jakarta. Alasannya karena tidak memiliki dasar hukum yang mengatur soal pemberhentian reklamasi.

Menurut dia, jika Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI secara sepihak memberhentikan, dia akan terkena masalah di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk melakukan hal itu.

“Kita tidak bisa berhentikan, bisa urusan di PTUN kita,” kata Ahok, sapaan karib Basuki, di Balai Kota Jakarta, Jumat (15/4/16).

Terkait keinginan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang akan mengirimkan surat rekomendasi dasar hukum untuk reklamasi Jakarta kepada Pemprov DKI, disambut baik oleh Ahok.

“Ya tidak apa-apa. Kalau rekomendasi, Bu Susi mengerti, pasti ada pertimbangan. Kenapa Bu Susi gunakan rekomendasi, tentu Bu Susi mengerti pasti ada kesulitan memberhentikan,” papar Ahok.

Menurut dia, jika Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menetapkan sebuah peraturan terkait reklamasi yang dapat menghentikan proyek itu, mungkin akan lebih mudah untuk diikuti oleh Pemprov DKI.

“Coba saja, kalau Bu Susi memerintahkan ini (reklamasi) sesuai ini (peraturan) harus diberhentikan. Kita bisa punya dasar hukum. Nanti saya memberhentikan karena perintah ini gitu loh,” ungkap dia.

Dia menjelaskan, ada perbedaan antara meminta menghentikan dan merekomendasikan. Karena menurut Ahok, jika hanya merekomendasikan, Menteri Susi hanya memberikan pandangannya terkait reklamasi yang sesuai Undang-Undang atau Peraturan.

“Kalau hanya merekomendasikan, lalu jika saya ikuti, nanti saya bisa digugat orang (pengusaha). Nanti kalau digugat, saya tanggung jawab sendiri, itu saja,” papar Ahok.[JX/Cka/W5]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here