Ahok Tak Masalah KPK Ingin Selidiki Diskresi Kontribusi Tambahan

Kegiatan reklamasi di utara Jakarta. (Foto: Ist./W5)

JAKARTA, JIA XIANG – Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama tidak masalah jika pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki diskresi yang dikeluarkan olehnya terkait Kontribusi Tambahan. Menurut dia, diskresi yang dikeluarkannya sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

“Tidak masalah (diselidiki). Diskresi sudah dijamin UU No. 30 Tahun 2014. Disitu disebutkan diskresi yang boleh dan tidak boleh,” kata Ahok, sapaan karib Basuki, di Balai Kota Jakarta, Kamis (6/10/16).

Dalam UU No. 30 Tahun 2014, dipaparkan Ahok ada diskresi yang tidak boleh dilakukan Kepala Daerah. Tetapi dia melakukan diskresi karena ingin menguntungkan Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta.

“Diskresi yang menguntungkan kita. Tapi kalau diskresi yang menguntungkan Pemda ada kekosongan hukum, justru Kepala Daerah didorong diskresi,” paparnya.

Berdasarkan pengalamannya saat menjabat sebagai anggota Komisi II DPR RI, banyak Kepala Daerah yang tidak berani melakukan diskresi. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR merancang Undang-Undang tentang administrasi pemerintah. “Disitu disebutin apa itu diskresi, jelas sekali kok,” pungkas Ahok.

Ia juga menjelaskan, sebetulnya jika membahas Kontribusi Tambahan, dia merasa itu dilakukannya karena terdapat preseden atau hal yang telah dilakukan.

“Jadi, kontribusi tambahan yang saya keluarkan itu ada presedennya. Saya sampaikan, ada presedennya. Jadi justru di sidang sudah saya sampaikan. Saya sudah teriak KPK sudah periksa kok, di sidang saya sudah sampaikan, kita di bawah sumpah,” tandas Ahok.

Pemberitaan tentang diskresi ini terkait dengan dugaan suap yang dilakukan mantan anggota Komisi D DPRD DKI, Mohamad Sanusi, dengan perusahaan pengembang pulau reklamasi, PT. Agung Podomoro Land (APL). Dugaan suap tersebut diduga ingin memuluskan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Dalam Raperda RTRKSP itu, pihak Pemerintah Provinsi DKI menginginkan adanya poin Kontribusi Tambahan dari pengembang pulau reklamasi kepada Pemda. Adapun jumlah yang diminta Pemprov DKI untuk Kontribusi Tambahan sebesar 15% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di Pulau reklamasi.[JX/Cka/W5]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here