Ahok Tekan Angka Penduduk DKI dengan Berantas Kawasan Kumuh

Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama meninjau Kali Ciliwung. (Foto: Ist./W5)

JAKARTA, JIA XIANG – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak menentukan strategi untuk menekan jumlah penduduk Ibukota. Menurut dia, pemerintah DKI fokus untuk mencegah adanya kawasan kumuh karena dapat memicu pendatang untuk menyewa dengan harga murah.

“Tidak ada strategi. Strategi khusus itu, jangan ada kawasan kumuh sehingga tidak ada orang dari luar datang sewa rumah murah,” kata Ahok, sapaan karib Basuki usai peresmian RPTRA Gebang Sari Taman Caliandra, Cipayung, Jakarta Timur, Kamis (20/10/16).

Selain itu, Ahok juga menekankan, pihaknya akan lebih aktif untuk memberantas oknum yang membeli lahan yang tidak semestinya. “Jadi, orang kuasai tanah yang hijau, makanya sekarang kita gusurin. Tinggal sekarang, orang berani jual-beli rumah di sungai,” papar dia.

Ia menjelaskan, pada pemerintahan terdahulu, ada uang kerohiman sebagai ganti rugi pada oknum pemilik lahan yang akan digusur. Tapi uang tersebut sudah tidak ada lagi saat ini, karena menurut dia ada aturan baru yang tidak menyertakan ganti rugi untuk bangunan di atas tanah negara. “Kalau dulu, ada kerohiman ada ganti rugi. Kalau sekarang, jual beli di atas tanah negara tidak ada ganti apapun,” jelas Ahok.

“Kalau dulu, orang beli, toh nanti beli digusur, ganti. Nah, dia suka kos-kosin, sewain,” tambahnya.

Menurut Ahok, langkah menekan jumlah penduduk di DKI adalah mengurangi kawasan kumuh. Untuk pendatang, dipersempit untuk tinggal bersama keluarga yang memang sudah tinggal di Jakarta.

“Tanpa kawasan kumuh, orang datang tidak ada tempat murah kecuali menumpang bersama keluarga atau saudara,” ungkap Ahok.[JX/Cka/W5]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here