Ahok Tolak Tudingan Langgar HAM dan Rusak Lingkungan

Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama. (Foto: JX/Kartika Sabturina)

JAKARTA, JIA XIANG – Calon Gubernur-Wakil Gubernur Petahana DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Djarot Saiful Hidayat, pada Selasa (20/9/16) telah menandatangani kontrak politik dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Markas PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat.

Kontrak politik atau Dasa Prasetya Ahok-Djarot pada PDIP itu, dalam poin ke-7 dan ke-10 membahas tentang lingkungan dan Hak Asasi Manusia (HAM). Sejumlah pihak di sosial media mempertanyakan poin tersebut, karena Ahok-Djarot selama kepemimpinannya melakukan hal yang bertentangan pada kedua poin itu.

Ahok-Djarot dianggap melakukan pelanggaran lingkungan terkait reklamasi di teluk Jakarta, lalu melakukan pelanggaran HAM karena melakukan penggusuran di beberapa tempat.

Menanggapi hal tersebut, Ahok merasa perlakuannya kepada warga DKI yang terkena penggusuran bukanlah bagian dari pelanggaran HAM. Karena dia memberikan fasilitas pengganti dari kawasan yang ditertibkan.

“Oh nggak dong. Sekarang kalau melanggar HAM, kalau saya pindahkan anda dari rumah ke kandang ayam. Itu melanggar HAM,” tegas Ahok di Balai Kota Jakarta, Kamis (22/9/16).

Ia melanjutkan dengan kalimat dengan nada sedikit berguyon karena merasa heran penertiban yang dilakukan atas perintahnya dianggap melanggar HAM. “Kalau dari kandang ayam, saya pindahkan ke rumah, itu namanya Hamburger,” ujar dia seraya tertawa.

Terkait poin lingkungan yang menyorot sikap Ahok pada kasus reklamasi, dia sedikit menaikan nada bicara dan menyinggung salah satu perusahaan BUMD, PT Jaya Ancol, dua perusahaan BUMN, Kawasan Berikat Nusantara (KBN) dan PT Pelindo II (pemilik izin Pulau N).

“Reklamasi salah gimana? Kamu kira, Ancol, KBN, termasuk Pulau N itu termasuk reklamasi apa bukan? Jawab saya dulu,” papar dia dengan nada tinggi.

Lalu, dia melanjutkan dengan memaparkan reklamasi yang secara tidak sadar dilakukan oleh warga DKI Jakarta di sejumlah bantaran Daerah Aliran Sungai (DAS). “Terus, sekarang sungai-sungai yang di Ciliwung, Krukut, semua, 20 meter jadi 5 meter, reklamasi bukan? Kok pada diam-diam saja,” pungkas dia dengan nada sinis.

Diketahui sebelumnya, berikut isi dari Dasa Prasetya atau Kontrak Politik Ahok-Djarot pada PDI Perjuangan:
1. Menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan UUD 1945, serta menjaga kebhinekaan bangsa.
2. Memperkokoh budaya gotong royong dalam memecahkan masalah bersama
3. Memperkuat ekonomi Rakyat melalui penataan system produksi, reform agrarian, pemberian proteksi, perluasan akses pasar dan permodalan.
4. Menyediakan pangan dan perumahan yang sehat dan layak bagi Rakyat
5. Membebaskan biaya berobat dan biaya pendidikan bagi Rakyat
6. Memberikan pelayanan umum secara pasti, cepat dan murah
7. Melestarikan lingkungan hidup dan sumber daya alam, serta menerapkan aturan tata ruang secara konsisten
8. Mereformasi birokrasi pemerintahan dalam membangun tata pemerintahan yang baik, bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme
9. Menegakkan prinsip-prinsip demokrasi partisipatoris dalam proses pengambilan keputusan.
10. Menegakkan hukum dengan menjujung tinggi azas keadilan dan hal azasi manusia.[JX/Cka/W5]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here