Ahok Ultimatum Grab dan Uber

Persatuan Pengemudi Angkutan Darat (PPAD) berunjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Senin (14/3/16). (Foto: Ist./W5)

JAKARTA, JIA XIANG – Persatuan Pengemudi Angkutan Darat (PPAD) melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta. Salah satu tujuan aksi itu untuk menyuarakan keresahan mereka dengan angkutan berbasis aplikasi seperti Grab dan Uber.

Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama mengerti keresahan yang maksud oleh pengunjuk rasa di depan kantornya. Ia menegaskan, pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI melalui Dinas Perhubungan sudah memberikan anjuran kepada angkutan berbasis aplikasi untuk segera melegalkan usahanya di Jakarta.

“Kita sudah menekan Uber/Grab, kalau mau (di Jakarta), dia harus sesuai Dishub, kita bukan mau melarang, tapi kamu (Uber/Grab) harus ikuti aturan kita, kan,” kata Ahok, sapaan karib Basuki, di Balai Kota Jakarta, Senin (14/3/16).

Ia ingin, keberadaan angkutan berbasis aplikasi itu menempelkan stiker agar mudah dikenali. “Dengan sistem ini, kita minta dia (Uber/Grab) tempel (stiker) dong,” ujar Ahok.

Jika sudah ditempel, akan lebih jelas itu kendaraan pribadi atau umum. Sehingga perhitungan pajak juga dapat dikenakan kepada pemilik angkutan berbasis aplikasi tersebut.

“Kalau tidak, kasihan perusahaan taksi, penumpangnya berkurang. Sopir taksi juga penghasilan berkurang. Kamu (Uber/Grab) kan nyambi (kerja),” tegas Ahok.

Berdasarkan pantauan yang dilakukan JiaXiang Hometown, pagi tadi, ada kelompok yang melakukan aksi demo di depan Balaikota Jakarta. Kelompok itu mengatasnamakan Persatuan Pengemudi Angkutan Darat (PPAD).[JX/Cka/W5]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here