Aturan Hukum Belum Merakyat

Jia Xiang – Aturan hukum yang tidak memasyarakat  akan menimbulkan ekses dalam kehidupan berbangsa, termasuk tumbuhnya budaya “backing” di tengah masyarakat. Karena itu, perlu ada pendidikan hukum yang sederhana agar bisa dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat.
Begitu ungkap Praktisi Hukum dan Aktivis Perempuan, Ester Handayani Jusuf kepada Jia Xiang Hometown melalui telepon, Selasa (16/7/13) di Jakarta. Menurut Ester, soal praktek “backing” hingga kini masih ada.
Adanya budaya “backing” disebabkan banyak faktor. Misalnya trauma masa lalu, menempatkan masyarakat dalam posisi lemah, dipeliharanya rasa takut dan adanya saling memerlukan yang berujung transaksi antara penyedia jasa “backing” dan yang menggunakan. Budaya “backing” juga bisa terjadi di berbagai sektor yang bersentuhan dengan birokrasi, terutama dalam hal mengurus perizinan membuka usaha.
“Ada orang yang menganggap, bahwa dengan menggunakan backing segala sesuatunya akan beres dan akan memperoleh kemudahan dalam berbagai segi kehidupan,” ujar Ester.
Sementara bagi para oknum birokrat nakal, ketidakpahaman masyarakat tentang aturan hukum dan birokrasi justru dimanfaatkan untuk keuntungan pribadinya. Namun para pengguna “backing” itu tak jarang tertipu karena tidak selalu seperti itu kenyataannya.
“Etnis Tionghoa yang banyak berkecimpung dalam dunia usaha, maka mereka pun banyak menjadi korban backing, atau malah etnis Tionghoa sendiri yang menyuburkannya karena tidak mau repot mengurus segala perizinan yang berbelit-belit,” tegas Ester.
Jadi menurut Ester jalan paling logis untuk menumpas budaya backing adalah dengan memperkuat pelaksanaan aturan hukum dan mempermudah pelayanan masyarakat.
Namun  Ester menyangkan hingga kini hukum masih dianggap sebagai sesuatu yang eksklusif oleh masyarakat awam. Hukum dipandang hanya milik para ahli hukum, pengacara, dan birokrat  yang  faham hukum.  Situasi demikian membuat hukum sangat rawan diselewengkan oleh oknum yang senang memancing di air keruh. Sekarang pengawasan terkait regulasi memang sudah lebih diperketat, namun di tataran pelaksanaan belum berjalan maksimal.
Ester mengatakan, praktek “backing” masih tersisa di negeri karena kelalaian pemerintah dalam mengelola pemerintahan. Pengawasan yang mestinya dilakukan dengan ketat terhalang dengan berbagai kepentingan oknum birokrat. [W1/D9]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here