Banjir, Rakyat Tak Butuh Kambing Hitam

Setiap banjir melanda Jakarta, Gubernur DKI Jakarta-lah orang yang paling pertama menjadi “sasaran tembak” atas semua gerutuh, keluh kesah, sorotan, dan bahkan menjadi kambing hitam atas semua penyebab dan dampak yang ditimbulkan banjir.

Siapa pun gubernurnya, jika banjir melanda Jakarta, pasti akan jadi sasaran “kekecewaan”. Apalagi tahun ini adalah tahun politik. Perkara banjir pun dijadikan panggung politik untuk menyerang atau meraih simpati rakyat.

Lihat saja yang terjadi kurun beberapa hari terakhir. Joko Widodo alias Jokowi dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang baru setahun menjalankan amanat warga ibukota sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, lagi-lagi jadi bulan-bulanan kritik dan sorotan yang kental nuansa politiknya.

Padahal perkara banjir di ibukota bukan saja tanggung jawab dua tokoh sentral di pemerintahan DKI Jakarta ini. Pemerintah pusat, masyarakat, termasuk para elit politik yang tinggal dan hidup di Jakarta juga memiliki tanggung jawab untuk bersama menemukan solusi tepat.

Warga ibukota yang rumahnya terendam, harta bendanya rusak, harus mengungsi, terancam berbagai penyakit, adalah pihak yang paling menderita akibat banjir, sesungguhnya hanya berharap ada kebijakan dan langkah konkrit sebagai solusi meski perampungan dan realisasi atas solusi itu membutuhkan sedikit tambahan waktu. Warga Jakarta tidak butuh “drama politik” yang kemudian dijadikan ajang untuk saling mengkambing hitamkan.

Jika semua pihak duduk tenang dan mengevaluasi lagi akar permasalahannya secara lebih jeli, banjir Jakarta yang terjadi berulang-ulang itu, bagian dari kesalahan paradigm pembangunan yang sudah berlangsung terlalu lama dari satu “rezim” ke “rezim” lainnya. Jakarta yang dijadikan ibukota negara juga memikul fungsi sebagai kota jasa.

Selama ini paradigma pembangunan Jakarta itu “memaksa” siapa pun kepala daerahnya, siapa pun tokoh sentral yang menjadi gubernurnya “harus” selalu memfasilitasi pertumbuhan kawasan komersial di kota ini. Sementara daya dukungnya tentu ada batasnya. Kondisi ini juga “memaksa” kebijakan pembangunan lebih memprioritaskan alih fungsi lahan secara besar-besaran. Padahal sebuah kota yang tumbuh pesat tetap membutuhkan ruang-ruang terbuka hijau yang seimbang.

Bahkan keterbatasan ruang di Jakarta untuk menampung pertumbuhan kawasan komersial kemudian disiasati dengan reklamasi Pantai Utara Jakarta. Padahal reklamasi pantai untuk memfasilitasi pertumbuhan kawasan komersial akan memperburuk daya dukung ekologi Jakarta secara keseluruhan. Akibatnya, sepanjang tahun perkara banjir terus menerus menjadi perkara yang tak terselesaikan.

Tak heran jika jauh sebelum Jokowi dan Ahok mengambil tanggung jawab memimpin kota ini, Jakarta sudah babak belur dengan perkara banjir. Semua pihak tentu menaruh harapan bahwa Jokowi dan Ahok mampu melakukan terobosan untuk atasi perkara ini. Tapi semua pihaknya pun harusnya sadar bahwa menyelesaikan masalah banjir butuh waktu, butuh dukungan semua pihak terutama pemerintah pusat dan masyarakat.

Harus diakui, kurun setahun ini Pemerintah DKI di bawah kendali Jokowi dan Ahok, secara “gila-gilaan” mencoba menambah ruang-ruang terbuka hijau yang bisa menjadi daerah-daerah resapan air jika hujan mengguyur ibukota. Bahkan permukiman kumuh di sekitar waduk-waduk besar di Jakarta juga mulai ditata. Bahkan permukiman warga di sepanjang bantaran sungai Ciliwung sedang dalam pengupayaan agar bisa direlokasi. Sungai-sungai yang menjadi kewenangan pemerintah DKI pun mulai dikeruk dan dinormalkan.

Lagi-lagi, harusnya dipahami upaya mengatasi perkara banjir bukanlah proses yang mudah semudah membalik telapak tangan atau segampang menunjuk hidung mencari kambing hitam. Seperti contoh masalah yang mendera proyek normalisasi sungai Ciliwung sepanjang 19 kilometer yang masih terhambat.

Tidaklah gampang memindahkan 50 ribu keluarga yang selama ini tinggal di bantaran sungai Ciliwung. Relokasi masih membutuhkan waktu, termasuk waktu untuk rumah susun selesai dibangun dan siap di tempati. Belum lagi perkara sampah yang terus menggunung, yang semuanya bermuara dari rendahnya kesadaran warga ibukota untuk mendukung pemerintah mengatasi semua permasalan ini.

Terlepas dari semua perdebatan dan perkara seputar banjir, warga ibukota tak butuh “drama politik”, tak butuh kehebatan omongan untuk saling menyalahkan, tak butuh sikap membeo mencari kambing hitam. Warga Jakarta butuh langkah konkrit, butuh tindakan dan hasil kerja, agar perkara banjir tak lagi menyulitkan warga di tahun-tahun berikutnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here