Beberapa Negara Kritik Perdagangan Senjata Tiongkok

BEJING, JIA XIANG – Beberapa negara gempar melihat kenyataan bahwa Tiongkok, berdasarkan laporan tahunan Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), menjadi negara pengekspor senjata terbesar ketiga di dunia. Kegemparan itu diikuti dengan berbagai dugaan, salah satunya adalah  Tiongkok memiliki motif tertentu di balik itu semua.

Demikian pandangan Liu Qiang, guru besar dan Ketua Direktur the Strategy and Security Institute, the PLA University of International Studies, dalam sebuah tulisan menanggapi hasil laporan SIPRI tentang ekspor senjata Tiongkok.

Laporan, yang diterbitkan tanggal 16 Maret 2015 itu, berdasarkan data yang dirangkum dari tahun 2010 hingga Mei 2014. SIPRI mengatakan Tiongkok telah melampaui Jerman dan Perancis untuk menjadi eksportir terbesar ketiga terbesar senjata. Posisi itu berada belakang hanya Amerika Serikat (AS) dan Rusia. Laporan itu juga menjelaskan tentang pertumbuhan tercepat Tiongkok di bidang ekspor persenjataan.

Menurut Liu, mengingat pengaruh internasional dan data kredibilitas, laporan SIPRI itu sesungguhnya memicu alasan dari beberapa pihak untuk “meramaikan” kehebatan Tiongkok itu tanpa memperhatikan beberapa fakta dasar.
Siapapun tanpa prasangka dapat melihat bahwa penjualan senjata Tiongkok, meskipun ketiga terbesar di dunia, adalah hal sepele dibandingkan dengan dua negara teratas dalam perdagangan senjata itu.

Menurut laporan SIPRI, Tiongkok hanya menguasai 5 persen pasar ekspor senjata dunia, sedangkan AS, diurutan pertama, menguasai 31 persen dan Rusia 27 persen. Pertanyaannya adalah: mengapa beberapa orang memilih Tiongkok sendiri, dan mengabaikan AS dan Rusia yang pasar ekspornya jauh lebih besar? Apakah karena Tiongkok tidak berhak mengekspor senjata atau karena negara itu melanggar regulasi perdagangan senjata internasional?

Tampaknya laporan SIPRI ini memberikan beberapa orang sebuah tingkat baru untuk menyabet Tiongkok, khususnya terkait kejadian penahanan sebuah kapal laut Kolombia yang diduga membawa persenjataan dari Tiongkok. Kenyataannya, insiden Kolombia itu menjadi kasus yang diisolasi, sehingga tidak menjadi alasan untuk menyerang Tiongkok.

Sebagai komoditi khusus, persenjataan dan perdagangannya sudah lama menjadi subyek bagi peraturan dan regulasi internasional. Tidak banyak batasan yang mengatur transaksi normal dari senjata ringan dan pertahanan, Kenyataannya, tidak ada larangan juga untuk perdagangan senjata agresif dan serang, kecuali senjata pemusnah massal yang memiliki regulasinya.

Seperti banyak negara lain, Tiongkok juga sebagai eksportir dan importir senjata, karena mereka membutuhkannya untuk pertahanan nasional dan pengembangan ekonomi. Karena itu, hal ini tidak bisa digunakan sebagai dalih untuk mengkritik Tiongkok.

Liu Qiang menjelaskan, Tiongkok selalu mengikuti norma-norma impor dan ekspor persenjataan. Itulah sebabnya  mengapa orang selalu mengkritik ekspor senjata Tiongkok yang relatif kecil, sementara mereka menutup mata untuk penjualan senjata ilegal berskala besar di bagian lain dunia ini.

Sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Tiongkok tahu dan telah memenuhi kewajibannya memelihara perdamaian dan keamanan dunia.  Tiongkok juga berusaha  memastikan pengendalian senjata dan non-proliferasi.  Di sisi lain, Tiongkok mempunyai beberapa alasan khusus, tidak ikut menandatangani Perjanjian Perdagangan Senjata, padahal Tiongkok ikut berperan dalam setiap pembahasan yang berujung pada dibuatnya perjanjian itu. [JX/chinadaily/Eka]

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here