Bencana Masih Mengancam

Bencana erupsi Gunung Sinabung di Sumatera Utara meninggalkan banyak cerita. Banyak korban jiwa berjatuhan, dan tidak sedikit harta benda warga sekitar ludes. Sementara bencana lain seperti banjir dan tanah longsor di berbagai dearah seakan tak kunjung berakhir.

Belum lagi semua bencana tertangani dengan baik, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan bahwa 19 gunung api di Indonesia yang kini berstatus waspada (level II) yaitu Gunung Kelud, Raung, Ibu, Lewotobi Perempuan, Ijen, Gamkonora, Soputan, Sangeangapi, Papandayan, Dieng, Seulewah Agam, Gamalama, Bromo, Semeru, Talang, Anak Krakatau, Marapi, Dukono, dan Kerinci.

Menurut BNPB, status 19 gunung api itu tidak berarti akan serta-merta atau meletus secara tiba-tiba. Tetapi ada tahapan yang harus dilalui bagi sebuah gunung sebelum sampai kepada tahap meletus. Dan tanda-tanda itu bisa diketahui.

Saat ini hanya ada satu gunung yang berstatus awas (level IV) yaitu Gunung Sinabung sejak akhir bulan November 2013. Sementara tiga  gunung lainnya berstatus siaga (level III)  yaitu Gunung Karangetang, Seulewah, Rokatenda.

Karena sudah ada studi dan diketahui status beberapa gunung api itu, maka sebaiknya setiap perubahan apapun, masyarakat juga dapat mengetahuinya. Jangan sampai pola penyebaran informasi dan penanggulangan bencana gunung api semua serba mendadak.

Dalam benak masyarakat awam, apabila status gunung itu sudah diketahui, tentu segala perubahannya juga diketahui. Artinya tindakan yang harus dilakukan juga sudah diketahui, sehingga tidak terkesan terburu-buru yang ujung-ujungnya masyarakat menjadi panik. Untuk itu, untuk menjalankan semua langkah antisipasi dibutuhkan kerjasama dengan masyarakat setempat. Bukan hanya sosialisasi soal bencana alam yang mereka harus tahu, tetapi sepatutnya bisa ditumbuhkan kesadaran untuk sama-sama bertanggungjawab mengatasi masalah bersama.

Sebut saja ada langkah-langkah darurat, pemeriksaan secara seksama alat-alat pemantau bencana, bisa juga dikembangkan sistem patroli di lingkungan masing-masing. Dalam kondisi kritis sekalipun, perlu ada persiapan-persiapan yang memang dirancang untuk atasi kondisi darurat, sehingga tidak timbul kebingungan, panik, dan kekacauan di masyarakat.

Kesiapan dari segi teknis pemantauan bencana, juga sepatutnya diikuti dengan penanganan bencana yang baik pula. Menurut pengalaman yang ada selama ini, setiap terjadi bencana selalu berakhir dengan masalah. Langkah tanggap darurat dan penanganan korban bencana terkesan tidak profesional. Bahkan dari cara penanganan itu terlihat bahwa pemerintah daerah dan pusat, tidak pernah memiliki program darurat penanganan bencana dengan baik yang terkoordinasi dengan baik pula.

Tidak pernah terlihat adanya upaya menyempurnakan setiap kekurangan dalam persoalan ini. Padahal di Indonesia, setiap tahun pasti saja ada bencana yang terjadi. Dan setiap kali itu pula pananganannya berantakan. Masyarakat, korban bencana, mengeluh soal sistem penanganan yang dilakukan pemerintah daerah dan pusat.

Termasuk soal penyaluran bantuan terhadap korban, pun tidak terkoordinasi dengan baik. Dalam kondisi seperti itu, muncul bantuan-bantuan dari berbagai lembaga, termasuk partai politik maupun calon anggota legislatif yang “mencuri” kesempatan untuk pencitraan diri dan partai politiknya.

Setiap pihak langsung menyalurkan bantuan, tanpa koordinasi dengan institusi yang khusus bertanggungjawab atas penanganan tanggap darurat bencana. Berbondong-bondong bantuan datang menemui para korban, sehingga terlihat begitu semrawutnya penyaluran bantuan.

Yang menjadi pertanyaan, mengapa setiap bencana selalu muncul kesemrawutan itu? Jawabannya mudah saja, pemerintah pusat dan daerah, tidak pernah memiliki program yang jelas dalam penanggulangan bencana. Ini menandakan tidak ada keseriusan. Masyarakat selalu menjadi korban, dan kehilangan banyak hal, mereka juga masih harus “mengemis” atau “berteriak” soal bantuan hidup selama di menjadi korban bencana di tempat pengungsian.

Kalau pemerintah melihat hal ini serius, maka semua bentuk kesiapsiagaan dan penanganan kondisi darurat, pasti terencana dengan baik dan terlaksana dengan baik pula. Kalau terencana dengan baik, tidak ada satu persoalan pun muncul ke permukaan. Pengalaman selalu menjadi guru yang baik. Tetapi sekarang maukah kita belajar dari pengalaman itu, atau hanya menjadi penonton saja? Atau hanya bisa menjadi “pendongeng” atas setiap pengalaman yang lalui?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here