Di Cina, Pemimpin Redaksi Harus Disetujui Pemerintah

Media cetak di Cina (Foto: JX/Ist)

BEIJING, JIA XIANG – Berbagai situs berita internet di Cina harus mendapatkan izin dan semua wartawan media internet harus mendapatkan pelatihan dari pemerintah, terhitung mulai 1 Juni.

Ketentuan baru ini dikeluarkan Badan Siber Cina (CAC), Selasa (2/5/17), yang membuat media online sekarang tak berbeda dengan media tradisional, yang membuat pengelolanya harus punya izin, wartawan harus mengikuti pelatihan dan memiliki akreditasi, serta pemimpin redaksi harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah.

Dalam ketentuan baru disebutkan bahwa penyedia semua layanan berita  “harus menjunjung nilai-nilai sosialisme dan mempertahankan kepentingan rakyat dan kepentingan nasional”.

Perusahaan media yang ingin menggandeng mitra asing juga harus mengikuti “prosedur keamanan”  yang dilakukan Dewan Kantor Informasi Negara (Jia Xiang– 3/5/17). Perusahaan media yang dinyatakan melanggar peraturan akan dicabut izinnya dan wajib membayar denda sekitar 4.000 dollar AS atau sekitar Rp53 juta.

Ketentuan ini berlaku untuk semua aplikasi, forum internet, blog mikro, akun media sosial, layanan pesan, platform streaming, dan entitas-entitas lain yang mengumpulkan atau menyunting berita atau opini tentang pemerintah, ekonomi, militer, berita luar negeri, dan isu-isu sosial.

Pengamat media Cina dan mantan guru besar di Universitas Kajian Luar Negeri di Beijing, Qiao Mu, mengatakan pengetatan peraturan media tersebut ditujukan untuk  “mengontrol”  perusahaan media besar seperti Tencent.

“Perusahaan media tak akan berani memberitakan isu-isu sensitif… membatasi hanya untuk berita-berita finansial, hiburan, dan olahraga,” katanya kepada kantor berita AFP, Rabu (3/5/17).

Di masa lalu, kata Qiao Mu, perusahaan media di Cina secara sukarela melakukan swasensor akibat  “ketatnya kontrol pemerintah”  namun sekarang  “peraturan yang tak tertulis tersebut menjadi jelas dan resmi”.

Pemerintah Cina memblokade situs-situs yang menerbitkan berita-berita sensitif dan layanan media sosial seperti Facebook dan Twitter tak bisa diakses kecuali dengan perangkat lunak khusus.  Regulasi baru dikeluarkan setelah diloloskannya undang-undang keamanan siber yang kontroversial November lalu, yang dinilai makin membatasi kebebasan berpendapat.

Organisasi pemantauan Reporters Without Borders yang berpusat di Paris pekan lalu menempatkan Cina di urutan 176 dari 180 negara di daftar kebebasan pers, hanya satu tingkat di atas Suriah. [JX/BBC/Eka]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here