Diduga Ada Pungli di BPLHD di Jabodetabek

Jia Xiang – Hasil investigasi yang dilakukan oleh Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik Ombudsman RI terhadap Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) wilayah Jabodetabek menyimpulkan adanaya sejumlah dugaan praktik pungutan liar (pungli) hingga  ratusan juta rupiah. Pungli tersebut diduga dilakukan oleh oknum BPLHD terhadap pelaku usaha yang mengajukan izin terkait lingkungan hidup.

Demikian disampaikan anggota Ombudsman Bidang Penyelesaian Laporan, Budi Santoso, kepada Jia Xiang Hometown, Rabu (28/8/13).
“Seharusnya pengurusan izin tersebut tidak dipungut biaya,” ujar Budi Santoso kepada Jia Xiang Hometown.

Menurut Budi, investigasi dilakukan setelah Ombudsman RI menerima laporan dari seorang pelaku usaha yang mengaku dimintai uang dalam jumlah besar di BPLHD. Laporan itu lalu ditindaklanjuti dengan investigasi dan kajian sistemik. Sebab praktik pungli dapat mengganggu kegiatan ekonomi dan berpotensi merusak kelestarian lingkungan hidup.

Gangguan kegiatan ekonomi seperti kesulitan pelaku usaha menjalankan usaha karena sulit memperoleh izin. Sedangkan potensi kerusakan lingkungan yaitu bila analisis terhadap dampak lingkungan yang tidak dilakukan dengan baik.

Oleh seab itu, tutur Budi, penyelematan terhadap dua hal itu (ekonomi dan lingkungan) menjadi perhatian utama Ombudsman RI.

Salah satu tugas BPLHD adalah menerima usulan izin lingkungan dari setiap orang yang hendak mendirikan badan usaha. Para pelaku usaha kemudian diminta menyusun dokumen lingkungan seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Kelola Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL UPL), serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan (SPPL). Dokumen lingkungan itu kemudian disesuaikan dengan status usahanya, apakah masuk dalam kategori wajib AMDAL, UKL-UPL atau cukup SPPL.

Sejak tahun 2009 melalui UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan PP 27/2012 tentang Izin Lingkungan, disebutkan bahwa para pelaku usaha/kegiatan tidak dapat menghindar dari dokumen lingkungan yang harus dibuat dalam memenuhi syarat pembuatan izin lingkungan dan izin-izin lainnya.

Namun, tidak semua pelaku usaha memahami penyusunan dokumen lingkungan karena tidak semua perusahaan punya divisi yang menangani persoalan lingkungan. Akibat ketidakpahaman itu, para pelaku usaha terpaksa menggunakan jasa konsultan.
Terkait dengan hal itu, ujar Budi, tidak ada masalah menggunakan jasa konsultan, namun dari kasus yang ditemukan, penggunaan jasa konsultan itu sudah diarahkan atau ditentukan oleh oknum pegawai BPLHD, termasuk besaran tarif yang sangat tidak masuk akal. Karena tidak ada pilihan lain bagi pelaku usaha, maka terpaksa mereka memilih pihak ketiga yang sudah ditentukan oleh oknum itu.

Lebih lanjut ujar Budi, modus pungli tersebut adalah, oknum BPLHD mengarahkan pelaku usaha untuk menggunakan jasa konsultan yang mereka pilih dalam pengurusan AMDAL, UKL-UPL atau SPPL.  Bahkan oknum itu mematok nilai yang harus dibayar yaitu antara 30 – 50 juta rupiah.
Dalam sebulan, tidak kurang dari 10-20 pelaku usaha mengajukan pengurusan AMDAL, UKL-UPL dan SPPL.
“Bila dikalkulasi, jumlah pungutan liar itu mencapai ratusan juta rupiah dalam satu bulan dan miliaran rupiah dalam satu tahun,” ujar Budi.

Menurut Budi, investigasi berlangsung bulan Mei-Juni 2013 di sembilan Kantor BPLHD se-Jabodetabek seperti di Kabupaten dan Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Tengerang, Kota Tangerang Selatan dan Kota Administrasi Jakarta Selatan serta Timur.[Yuv/W1]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here