Diskresi Ahok Tidak Dapat Dipidanakan

Maket reklamasi di Jakarta. (Foto: Ist./W5)

JAKARTA, JIA XIANG – Pakar Hukum Adminstrasi Negara Universitas Indonesia Dian P.N. Simatupang  menilai diksresi yang dilakukan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama tidak dapat dipidanakan. Keputusan Gubernur DKI itu dinilai tepat untuk mengatasi stagnasi kebijakan mengingat belum ada regulasi yang mengaturnya.

Menurut Dian, langkah yang diambil oleh Ahok, sapaan karib Basuki, sangat tepat. Karena pemimpin harus cepat mengatur dan tidak membiarkan berlarut tanpa kepastian.

“Sepanjang sudah sesuai AUPB (Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik), maka Gubernur berwenang mengambil kebijakan tersebut. Harus dipahami bahwa kebijakan menurut teori HAN (Hukum Administrasi Negara) tidak dapat dipidanakan,” ujar Dian melalui pesan singkatnya, Jumat (20/5/16).

Diskresi Ahok dilakukan pada Maret 2014, dan UU Administrasi Pemerintah No 30 Tahun 2014. Dalam UU itu, disebutkan bahwa diskresi adalah wewenang yang melekat pada PNS dan pejabat negara.

“Dalam kasus reklamasi teluk Jakarta, tidak perlu investigasi hukum. Tetapi dapat dilakukan Presiden atau Menteri yang terkait meminta penjelasan dan pertanggungjawaban mengenai hal itu,” jelasnya.

Diskresi, menurut Dian, harus tetap dilindungi karena pejabat negara memiliki itikad baik terkait tugas dalam pencapaian tugas bernegara.

“Justru ini tidak salah karena diskresi untuk menjaga kepentingan publik,” tegasnya menanggapi pemberitaan terkait diskresi.

Diketahui sebelumnya, Ahok menjelaskan bahwa proyek yang merupakan kewajiban yang dibayar dimuka terkait kontribusi tambahan itu menggunakan diskresi sebagai Gubernur. Karena saat diputuskan pada tahun 2014, DKI belum memiliki dasar huku, terkait kontribusi tambahan.[JX/Cka/W5]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here