Dwi Kewarganegaraan di Indonesia, Sudah Tepatkah?

Oleh : Iman Sjahputra

Munculnya kasus mantan Menteri ESDM Arcandra Tahar yang diberhentikan oleh Presiden Joko Widodo, sebab dia memegang dua paspor yaitu Amerika Serikat dan Indonesia. Kemudian muncul lagi kasus Gloria Natapradja Hamel, anggota Paskibraka 2016 tingkat nasional, yang ternyata masih warga negara asing yaitu berpaspor Perancis, membuat kita yang ada di negeri ini tertegun sejenak.Kita pun bertanya-tanya mengapa sampai terjadi seperti itu? Ada apa dengan proses perekrutannya? Namun yang penting kita harus merefleksi kembali sejauh mana efektivitas UU no 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia?
Yang pasti kita semua tidak berkeinginan hal-hal seperti ini terulang kembali. Karena itu, kita perlu memastikan bahwa UU tersebut dapat ditegakkan secara baik dan benar. Jangan sampai munculnya kasus-kasus tersebut membuat begitu mudah kita menafsirkan seenaknya saja UU yang sudah hampir berusia 10 tahun itu.
Yang menjadi perntanyaan besar adalah mengapa ada nuansa seakan-akan UU tersebut perlu direvisi. Apakah dengan adanya kasus menteri pemegang dua paspor lalu, dengan begitu mudah UU yang menjadi “kambing hitam”, sehingga perlu direvisi. Tampaknya pola pikir seperti ini harus diluruskan. Artinya kalau tidak munculnya kasus Arcandra ini, maka UU itu tidak akan pernah diutak-atik oleh siapa pun.
Dengan kata lain, kasus Arcandra sebaiknya jadi pelajaran, bahwa memang yang perlu ditinjau bukan semata-mata UU-nya, tetapi justru cara berpikir dan bertindak manusianya, sehingga tidak menjadi rujukan bahwa kalau ada kasus yang dianggap besar, maka UU atau ketentuan hukumnya harus direvisi, diperbaiki, disempurnakan atau apa pun namanya.
Apakah kasus Arcandra ini membuktikan bahwa sudah waktunya UU itu direvisi. Nah kita kembali pola pikir semula. Maksudnya, kalau kasus ini tidak ada, maka UU tersebut aman-aman saja, tidak akan diutak-atik.
Jadi, ini bukan kondisi yang begitu mendesak bagi siapa pun untuk segera merevisi UU terkait dwi kewarganegaraan tersebut. Kondisi sekarang ini, sebenarnya semata karena panggilan jiwa WNI yang dipanggil pulang untuk mengabdi di tanah air mereka. Kalau mereka bermasalah dengan kewarganegaraan, maka bisa dicari jalan keluarnya, tanpa harus mengorbankan UU.
Keberadaan WNI kembali di tanah air, dilandasai oleh kebutuhan. Bicara kebutuhan, kita pernah menaturalasi pemain sepakbola asing menjadi WNI untuk bisa membela tim Merah-Putih di ajang internasional. Dan proses yang dijalani oleh para pesepakbola itu berjalan lancar, mereka semua mengikuti aturan seperti yang tercantum dalam UU.
Melihat keadaan itu, artinya belum waktunya revisi UU Kewarganegaraan itu. Yang diperlukan sebenarnya adalah kita kaji persoalannya, diskusikan, kemudian jalan keluarnya seperti apa? Ada hal-hal mendasar yang perlu jadi bahan diskusi, misalnya: mengapa mereka begitu mudah juga pindah kewarganegaraan dari WNI menjadi warga negara tertentu. Memang ada apa dengan Indonesia? Apakah negara ini begitu menyengsarakan mereka, sehingga perlu pindah kewarganegaraan. Lalu tawaran kembali ke Indonesia dengan iming-iming jabatan tertentu, lalu ramai-ramai pulang. Kemudian begitu mudah mendapat jabatan tertentu di Indonesia. Walau pun mereka hebat dan berprestasi, tapi harus menjadi pertanyaan besar bagi kita soal perpindahan kewarganegaraan itu.
Namun di sisi lain, masih banyak pula WNI, yang sekarang tergabung dalam Diaspora Indonesia, yang masih berstatus WNI termasuk orang hebat di luar negeri. Mungkin mereka bisa menjadi pilihan tetap untuk membantu pemerintahan sekarang ini membangun Indonesia.
Jadi, jangan cuma maunya mengambil jalan pintas yaitu revisi UU hanya semata-mata ingin memberlakukan dwi kewarganegaraan atau memberi “hak istimewa” kepada pihak tertentu. Memang mungkin itu hal yang paling mudah, tetapi baik DPR maupun pemerintah tentunya tidak akan bisa begitu saja memutuskan harus ada tindakan revisi. Semua membutuhkan proses, proses yang juga sesuai aturan, bukan atas dasar kebutuhan, bukan emosi, yang ingin “mengisitimewakan” pihak-pihak tertentu.
Dengan demikian, UU Kewarganegaraan ini harus bisa kita letakkan dalam sebuah bingkai ke-Indonesiaan yang utuh yaitu untuk mempertahankan dan menegakkan negara ini sebagai negara yang berpegang teguh pada hukum.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here