ERP Belum Siap, “3 In 1” Agar Dilanjutkan

Mobil pribadi memadati jalan utama di Jakarta. (Foto: Ist./W5)

JAKARTA, JIA XIANG – Aturan ‘3 in 1’ di Jakarta dianggap masih efektif untuk mengendalikan kemacetan khususnya saat jam-jam sibuk. Terkait joki yang menjajakan jasa di kawasan tersebut, hanya berlaku untuk pengemudi yang memang terpaksa melewati kawasan tersebut.

Anggota DPRD DKI Fraksi PDI Perjuangan, Pandapotan Sinaga, saat dihubungi Jia Xiang berharap Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama tidak menghapus peraturan tersebut. Karena untuk sementara dapat terlihat, ‘3 in 1’ masih mengendalikan arus kemacetan di beberapa ruas jalan protokol.

“Yang menggunakan joki itu rata-rata memang terpaksa atau mendesak lewat ‘3 in 1’. Dan biasanya itu orang-orang yang memiliki tujuan yang sama seperti keluarga atau tetangga,” kata Pandapotan, Senin (12/4/16).

Menurut dia, Gubernur Basuki alias Ahok bertindak dengan alasan yang tidak masuk akal untuk menghapus ‘3 in 1’. “Menghilangkan yang baru dengan alasan tidak masuk akal. Seperti pencitraan saja,” tuturnya.

Ketua DPC PDI Perjuangan Jakarta Pusat itu sangat berharap apa yang dilakukan oleh Kepolisian dan Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI hanya uji coba saja. Dia tidak ingin selama Electronic Road Pricing (ERP) belum siap, ‘3 in 1’ dihapuskan karena bisa menyebabkan banyak masalah baru.

“Saya berharap ini hanya uji coba saja, jangan dihapuskan jika ERP belum siap. Berbahaya, perekonomian bisa-bisa terganggu karena kemacetan luar biasa nanti,” tegas Pandapotan.

Diketahui sebelumnya, Ahok ingin menghapuskan aturan ‘3 in 1’ karena merasa tidak ada perubahan disetiap pagi dan sore ketika aturan itu berlaku. Lalu, dia mendapati laporan terkait eksploitasi anak di bawah umur yang dipaksakan untuk ikut orang dewasa bekerja sebagai joki.[JX/Cka/W5]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here