Erry Nuradi Akan Fokus Berantas Korupsi di Pemda Sumut

Gubernur Sumatera Utara Erry Nuradi. (Foto: JX/James Pardede)

MEDAN, JIA XIANG – Setelah resmi dilantik oleh Presiden RI Joko Widodo, Rabu (25/5/16), Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Tengku Erry Nuradi akan fokus dalam melakukan pembenahan berbagai persoalan di Sumut dengan menerapkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik (good governance), Kamis (26/5).

Upaya pembenahan yang akan dilakukan ada lima yakni, melakukan perbaikan dalam tata kelola keuangan agar tidak lagi mengalami defisit.

“Selama bertahun-tahun anggaran kita defisit terus. Syukur Alhamdulillah, untuk pertama kali APBD tahun 2015, kita melampaui target yakni mencapai 103 persen,” sebut Erry.

Langkah lainnya, menyelesaikan hutang masa lalu yakni Dana Bagi Hasil (DBH) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut kepada kabupaten/kota mencapai Rp 2.2 triliun.

“Sekarang sisanya tinggal sepertiga lagi, harapan kita di tahun 2017 selesai semua hutang DBH Sumut,” tandas Erry.

Dia juga target tentang penerapan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi di Sumut dengan bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komitmen tersebut telah tertuang dengan dikeluarkannya Keputusan Gubernur Sumatera Utara tentang Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2016 pada tanggal 4 Mei 2016.

Rencana aksi meliputi 9 poin bidang prioritas yang perlu perbaikan dengan target waktu pencapaian paling lama akhir tahun 2017 yakni bidang perencanaan dan penganggaran keuangan, pengadaan barang dan Jasa, pelayanan terpadu satu pintu, manajemen SDM, penguatan peran inspektorat, optimalisasi pendapatan daerah, pembenahan asset daerah, Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Sumut dan partisipasi publik.

”Kita sudah bekerja sama dengan Pemkot Surabaya untuk membangun dan menerapkan e-government dengan sistem IT terintegrasi. E-government penting untuk efisiensi, efektifitas dan sinergitas tata kelaola keuangan maupun pelayanan. Penerapan e-governement untuk untuk mengubah image Sumatera Utara sekarang lekat dengan korupsi. Kita ingin mengubah itu image miring itu secepatnya,” kata Erry.

Dia pun berkeinginan membuat perubahan kebiasan buruk seperti praktik KKN yang selama ini menjadi hal biasa dengan menerapkan revolusi mental.

“Ini sudah kita buktikan. Tidak ada lagi uang ketok untuk setiap pengambilan keputusan di dewan,” sebut Erry.

Dengan semua langkahnya tersebut, Erry hendak mewujudkan Sumut sebagai Smart Province berupa layanan akses informasi yang lebih mudah dan menjangkau masyarakat.

“Kita akan menyediakan layanan informasi data yang baik sehingga bisa menerima keluhan masyarakat, penyajian berbagai data termasuk data aset yang dimiliki Pemprov,” jelas Erry.[JX/jpp/W5]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here