Hak Konsumen Kerap Tidak Terpenuhi

Jia Xiang – Iklan kerap tidak memenuhi hak masyarakat sebagai konsumen karena banyak yang tak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Kendati demikian, yang menjadi persoalan adalah rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan jika haknya sebagai konsumen tidak terpenuhi. Pertimbangan utama adalah kecilnya nilai kerugian yang tidak terlalu dihiraukan. Padahal jika diakumulasi nilainya, pada kasus yang sama dapat mencapai miliaran rupiah. Hal itu dikatakan oleh John Widijantoro, Ketua Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY) dalam peringatan hari Hak-Hak Konsumen Sedunia di depan Gedung Agung Yogyakarta, Jumat (15/3/2013).

Pada aksi tersebut, LKY melakukan aksi teatrikal dan mendesak pemerintah mendukung rekomendasi Consumer International (CI) untuk merevisi pedoman PBB tentang perlindungan konsumen. Sembari membentangkan poster, peserta aksi menyimbolkan diri sebagai masyarakat terjajah. Dalam hal ini, terjajah informasi menyesatkan yang sejatinya tidak selalu sesuai dengan kenyataan produk yang dipasarkan.

“Survei CI terhadap undang-undang perlindungan konsumen di sejumlah negara menunjukkan lemahnya pemerintah dalam persoalan krusial hak konsumen. Begitu pula yang terjadi di Indonesia, masih banyak konsumen menjadi korban informasi produk,” tandas John di sela aksi.
LKY menuntut pendidikan terhadap pemenuhan hak konsumen harus dilakukan pemerintah. Dalam hal ini pemerintah melalui lembaga bentukannya diharapkan mampu menjadi leading sector untuk memberikan penangkal ampuh.

Hanya saja, jika memang pemerintah dinilai belum mampu memberikan regulasi atau perlindungan ampuh, pemberdayaan konsumen cerdas bisa dilakukan secara masif melalui media massa atau lembaga swasta. “Pola pikir masyarakat ketika menjadi korban dipandang sebagai nasib saja. Kita masih ingat kasus penipuan pulsa atau SMS premium, mungkin nilainya hanya Rp 10 ribu – Rp 20 ribu. Tapi kalau korbannya ribuan orang, bisa dihitung berapa nilainya,” katanya.

Ia menguraikan, secara yuridis konsumen memiliki hak atas informasi yang jujur. Begitu pula pengusaha berkewajiban memberikan informasi yang benar. Namun sampai hari ini belum ada sanksi jika terjadi pelanggaran ketika tidak terjadinya pemenuhan hak dan kewajiban tersebut.
“Konsumen tidak siap. Mereka tahunya semua informasi atau iklan itu benar. Padahal konsumen yang tidak terinformasi dengan benar ini adalah mayoritas, bisa sampai 60-70 persen kalau di tingkat DIY,” pungkasnya. [Pri/V1]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here