Harga BBM Turun

Turunnya harga bahan bakar minyak (BBM), premium dan solar sebesar Rp 500/liter,  berlaku efektif mulai 1 April 2016, sedikit memberi “udara segar” bagi warga masyarakat negeri ini. Seperti biasa penurunan ini karena harga minyak dunia turun.  Tampaknya, bila harga minyak dunia terus-menerus semakin lemah, bukan tidak mungkin inflasi di dalam negeri bisa mencapai 4 persen.

Secara tidak langsung turunnya harga BBM ini diharapkan dapat berdampak juga bagi kebutuhan hidup rakyat. Dengan kata lain, masyarakat mengharapkan akan mendorong turunnya harga-harga kebutuhan pokok, termasuk turunnya biaya transportasi umum.

Sayangnya, tanda-tanda turunnya berbagai harga kebutuhan pokok, belum tampak. Di berbagai tempat dan pasar, harga komoditas kebutuhan sehari-hari pun masih dipatok harga lama. Dan belum ada kepastian dari pemerintah, apakah penurunan BBM ini segera mendorong turunnya harga komoditas?

Tampaknya kondisi ideal itu masih jauh dari harapan.  Sebab sejauh ini tidak terlihat misalnya operasi pasar, sidak harga pasar, atau apa pun yang dilakukan pemerintah, untuk secara langsung mengendalikan harga kebutuhan pokok di pasar. Dalam kondisi seperti ini, sebenarnya apa yang ingin dilakukan pemerintah? Untuk apa dan untuk siapa harga BBM ini diturunkan?

Logikanya, setiap kebijakan yang ditetapkan pemerintah harus memiliki sasaran. Nah dalam kondisi ini apa sasaran yang dituju pemerintah. Kalau sekadar menurunkan harga BBM, dengan mengikuti naik turunnya harga minyak dunia, maka itu sama saja kebijakan yang otomatis dilakukan mengikuti mekanisme pasar dunia.  Di dalam negeri, apa yang menjadi sasaran utama.

Sejauh ini saja tidak terlihat tanda-tanda turunnya harga komoditas kebutuhan sehari-hari. Bahkan harga angkutan umum di seluruh negeri ini saja, juga tidak ada kepastian turun.

Betul,  ada instruksi Presiden Joko Widodo, yang meminta Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menurunkan tarif angkutan umum apabila harga BBM turun.

Tetapi kenyataannya, begitu harga BBM sudah turun, ternyata instruksi Presiden pun tidak direalisasikan.  Tampaknya masih banyak pengusaha  angkutan umum yang enggan menurunkan tarif. Tampaknya pengusaha di sektor ini pun tidak pernah konsekuen, harga BBM naik, tarif minta buru-buru dinaikan, tetapi begitu harga BBM turun seakan-akan  “tuli” terhadap imbauan menurunkan tarif.

Nah siapa yang harus dipersalahkan? Tampaknya tanpa harus mencari siapa yang salah, tanpa juga menuding atau menunjuk hidung, yang pasti kebijakan pemerintah ini tidak lain untuk kepentingan bersama, seluruh warga negara ini. Cuma, pemerintah harus pula tegas dalam bertindak dan berpijak. Artinya, kalau memang kebijakan itu, salah satu sasarannya berdampak pada turunnya harga kebutuhan pokok dan transportasi, ya langkah itu harus dilakukan.

Bertindak tegas tanpa pandang bulu, yang menentang, perlu ditindak tegas. Sebab semua itu tidak lain untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas, ketimbang membela kepentingan segelintir orang atau pengusaha. Dengan kata lain, masyarakat juga ingin melihat pemerintah tegas tanpa pandang bulu.***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here