Harga Elpiji yang Mencekik

Banyak masyarakat berharap tahun 2014 memberikan banyak harapan baru yang membuka berbagai peluang untuk lebih maju dan baik. Tetapi baru masuk hari keempat tahun ini, ternyata tekanan ekonomi masyarakat begitu hebat, berbagai kenaikan harga mulai terlihat, terutama harga elpiji 12 kg yang melambung luar biasa.

Harga gas elpiji 12 Kg sejak awal tahun ini harganya bervariasi. Kenyataan di lapangan harga itu berkisar antara  Rp117.000, bahkan ada yang hingga Rp120.000, padahal harganya sejak awal tahun ini sekitar Rp70.000. Bahkan di beberapa daerah di luar pulau Jawa harganya jauh lebih tinggi lagi. Akibat kondisi ini, daya beli masyarakat pun terganggu.

Kenaikan ini sampai mengusik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan memerintahkan wakil presiden untuk segera mencari cara mengatasi kenaikan harga ini supaya tidak memberatkan masyarakat. Hal itu sebenarnya merupakan penilaian presiden yang melihat bahwa  kenaikan harga elpiji sebagai keputusan korporasi berdasarkan pertimbangan bisnis semata.

Atas dasar itulah maka Wakil Presiden, Boediono, diminta segera berkoordinasi dengan beberapa kementerian yang terkait dengan kenaikan harga itu terutama instansi yang berkompeten menyikapi kenaikan harga elpiji. Dan hasilnya segera dilaporkan ke presiden.

Namun hasil rapat koordinasi Wapres itu justru dirahasiakan, dan baru besok, Minggu (5/01/14), Presiden akan membeberkan semua hasil rapat yang dilakukan oleh Wapres pada Sabtu siang, setelah mendapat laporan dari wakil presiden.

Terlepas dari hasil rapat itu, tampaknya pemerintah harus mau bersikap terbuka dan transparan dalam menentukan kenaikan harga ini. Seperti kebiasaan yang dilakukan pemerintah, setiap kenaikan harga ini, tanpa disertai dengan berbagai penjelasan yang bisa diterima akal sehat masyarakat, sehingga apa pun alasanya,bisa dimengerti.

Tetapi kini, harga gas elpiji 12 Kg, yang baik sekian tinggi, bukan diterima masyarakat, tetapi disikapi dengan berbagai keresahan, karena di awal tahun justru diwarnai dengan terganggunya daya beli masyarakat.

Banyak pihak justru mengatakan bahwa sepatutnya pemerintah, dalam hal ini Pertamina sepatutnya bersikap terbuka memberikan perincian dan dasar perhitungan kenaikan harga.  Dengan perhituangan itu, masyarakat diharapkan bisa mengerti latarbelakang kenaikan, bukan sekonyong-konyong menaikan harga yang ujung-ujungnya beban itu harus dipikul masyarakat.

Karena itu, pemerintah, dalam hal ini Pertamina diharapkan lebih bijak dalam memutuskan sesuatu. Alangkah baiknya mengedepankan kepentingan masyarakat daripada hitung-hitungan korporasi yang melatarbelakangi kenaikan harga itu. Degan kata lain, melihat juga daya beli masyarakat.

Tampaknya bukan saatnya lagi, terutama diawal tahun ini, semua persoalan atau perhitungan ekonomi menjadi beban masyarakat. Artinya jangan beban itu seluruhnya menjadi tanggungjawab masyarakat. Bukan sebuah pilihan yang bijak jika segala kepentingan itu, dilihat dari sudut pandang pemangku kekuasaan, atau pemerintah belaka, masyarakat juga harus mendapat perhatian dan porsi yang sama dalam memutuskan berbagai hal.

Yang perlu diantisipasi adalah keresahan masyarakat perlu dijawab dengan bijak oleh pemerintah. Jangan sampai kekhawatiran masyarakat justru berdampak kepada hal yang lebih besar dan mengganggu gejolak ekonomi negara yang dikatakan baru pulih dari krisis. Untuk itulah momentum pulihnya ekonomi ini, dijadikan tonggak untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pemerintah dan masyarakat. Sekarang bergantung pada pemerintah, mau atau tidak terbuka dan transparan?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here