Hati-Hati dengan “Orang Baik”

Jia Xiang – Soal pencucian uang (money laundering), kembali mencuat di tengah masyarakat dan menjadi sorotan media. Lebih-lebih setelah maraknya pemberitaan penyitaan aset oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berupa benda-benda bergerak seperti mobil, dan benda lainnya milik beberapa selebritis yang patut diduga merupakan pemberian tersangka koruptor di negeri ini.
Bila kita ikuti perkembangan langkah-langkah yang dilakukan oleh KPK guna menyelamatkan uang negara tersebut ada hal yang perlu menjadi perhatian bersama. Misalnya, soal pernyataan orang yang merasa “tiba-tiba” tersangkut kejahatan pencucian uang yang dilakukan para tersangka kasus koruptor  yang sama sekali tidak diketahuinya.
Mereka merasakan keadilan itu “terusik”,  sepertinya ada kejanggalan dalam proses penegakan hukum yang dilakukan KPK, dan tak jarang mereka pun merasa terzalimi.
Belum lagi kehidupannya terusik oleh beragam pemberitaan menyangkut dirinya.  Ada kesan mereka tidak paham akan “ruang lingkup” bekerjanya undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang (TPPU) atau money laundering tersebut.
Kini,  dengan semakin kompleksnya modus korupsi,  mau tak mau KPK pun mengeluarkan “jurus” lain guna menjerat para tersangka koruptor dengan undang-undang tindak pidana pencucian uang di samping menggunakan undang-undang tindak pidana korupsi.
Digunakannya undang-undang tindak pidana pencucian uang dalam pemberantasan korupsi ini juga tidak terlepas dari “campur tangan” institusi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mendesak para penegak hukum menerapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU.
Apa saja yang bisa dijerat undang-undang ini, sehingga dapat dikategorikan terlibat tindakan pencucian uang? Ruang lingkup undang-undang ini cukup luas. Itu sebabnya masyarakat harus sangat hati-hati bila menerima uang dari seseorang, terlebih bila tidak mengetahui dari mana sumber uangnya.
Menurut Undang Undang TPPU, yang bisa dijerat melakukan kejahatan pencucian uang bukan hanya yang memberikan uang. Melainkan, yang menerima, mentransfer, mengetahui, dan menyimpan uang yang tidak jelas itu juga dapat dijerat hukum.
Bagaimana PPATK melacak terjadinya dugaan money laundering? Ada beberapa cara untuk melacak seseorang melakukan pencucian uang, diantaranya, melihat profil seseorang, dan frekuensi bertransaksi.
Jika karyawan tersebut adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara, maka ada sinyalemen karyawan tersebut dikategorikan melakukan pencucian uang, karena patut diduga telah menerima gratifikasi (hadiah), suap atau bahkan  pemerasan. Jika bukan penyelenggara negara, bisa dikenakan sebagai penadah.
Jadi bagi masyarakat, hindari menerima uang berupa “hadiah” dari seseorang. Sebab hal itu bisa membahayakan posisi Anda. Dan ada baiknya bila Anda menerima uang dalam konteks pekerjaan, jangan lupa buatlah kwitansi sebagai tanda terima dan dalam hal apa Anda menerima uang tersebut.
Jadi masyarakat harus mawas diri, jangan dengan mudah menerima uang yang tidak jelas. Apalagi bila “tiba-tiba” Anda menemui orang “baik” yang bukan saudara atau kerabat Anda, namun ingin membelikan mobil atau benda-benda bermerek dengan harga puluhan juta untuk Anda. Sebab undang-undang kejahatan tindak pidana pencucian uang bisa menjerat Anda. [Iman Sjahputra]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here