Heru Tegaskan DKI Harus Punya Bukti Kepemilikan Aset

Heru Budi Hartono. (Foto: Ist./W5)

JAKARTA, JIA XIANG – Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama sempat mengatakan tanah milik negara yang tidak bersertifikat tidak berarti dimiliki oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Tapi hal itu ditampik oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI, Heru Budi Hartono yang menjelaskan tanah tanpa sertifikat itu tetap harus memiliki surat lengkap.

Heru menegaskan, tiap aset yang dimiliki minimal memiliki Berita Acara Serah Terima (BAST). Selain itu, ada juga surat lainnya yang bisa melengkapi kepemilikan aset daerah seperti Girik dan Surat Pelepasan Hak (SPH).

“Jadi gini, tetap harus ada surat-surat lengkap. Surat juga ada BAST, Girik, SPH. Kalau misal kita tidak punya surat-surat itu, ya tidak bisa. Karena minimal itu BAST,” ujar dia di Balai Kota Jakarta, Kamis (30/6/16).

Menurut Heru, saat ini BPKAD sedang melaporkan sertifikat yang dimiliki oleh Pemprov DKI. Tidak dalam jumlah sedikit, dia menyebutkan aset DKI terbilang ribuan hingga puluh ribu item.

“Berkat dukungan Pak Gubernur (Basuki Tjahaja Purnama), Wakil Gubernur (Djarot Saiful Hidayat), dan Sekretaris Daerah (Saefullah), kita sudah berjalan 300 hampir masuk 400 SKPD (Satuan Kerja Perangkat Dinas) sudah tercatat semua, itu sedang kita lakukan,” ujarnya.

Saat ini, aset yang dimiliki oleh DKI sudah mempunyai tanda barcode. “Nanti masing-masing SKPD punya barcode sendiri. Sensus sudah dilakukan dengan barcode,” lanjut Heru.

Adapun aset DKI yang akan ditempeli barcode oleh SKPD seperti masing-masing kendaraan operasional. Lalu untuk kelurahan dan kecamatan mengupload koordinat tanahnya. “Masing-masing (SKPD) nanti upload, nanti kita (BPKAD) buat titik lokasinya,” pungkasnya.[JX/Cka/W5]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here