Hindari Perpecahan

Oleh: Iman Sjahputra

Pada hari Jumat (24/3/17) di Kecamatan Barus, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Presiden Joko Widodo meresmikan Tugu Titik Nol Peradaban Islam Nusantara.  Titik nol itu menandakan awal pertama masuknya agama Islam ke Nusantara, dimulai dari Barus.

Dalam kesempatan itu, Presiden Joko Widodo  menggambarkan  bahwa adanya hubungan yang begitu erat antara nenek moyang Indonesia dengan para saudagar dari Timur Tengah, yang menjadi cikal bakal penyebaran agama Islam di negeri kita tercinta ini.

Di samping menjelaskan tentang sejarah masa lampau yang ada di Kecamatan Barus,  ada hal menarik dan penting yang disampaikan oleh Presiden yaitu terkait bukan hanya masalah agama, tetapi juga soal politik. Di dalam acara di Barus itu, Presiden tegas meminta agar urusan politik dipisah dengan agama.

Sorotan Presiden ini tampaknya tidak lepas dari kondisi negeri kita saat ini, di mana dua hal tersebut, agama dan politik, seakan-akan tidak pernah terpisahkan. Apalagi di saat pilkada kepala daerah, yang begitu riuh misalnya di DKI Jakarta,  masalah politik dan agama, menjadi hal yang begitu mudah “digoreng” oleh berbagai pihak, untuk menjadi senjata dalam menyerang pihak-pihak tertentu.

Bukan cuma itu, hasil “goreng-menggoreng” ini sering menimbulkan guncangan yang tidak hanya di tingkat lokal, tetapi juga sampai ke pusat dan sasarannya pada indivudi tertentu. Tidak sedikit contoh yang bisa dilihat langsung soal ancaman guncangan itu, bahkan kini banyak orang dapat dengan seenaknya mengumbar kebencian baik secara verbal atau lainnya. Apalagi saluran penyampaian itu kini beragam, maka dapat mudah berdampak sangat luas bagi kehidupan berbangsa dan negara.

Wajar saja Presiden merasa prihatin akan kondisi tersebut. Tidak heran Presiden pun mengumandangkan kembali  potensi ancaman kebhinekaan bangsa Indonesia ini. Karena itu, dengan tegas Presiden meminta agar urusan politik dan agama dipisah. Jangan ada urusan agama diintervensi politik. Mengapa?  Karena hal itu justru berpotensi mengancam keberagaman.

Presiden pun meminta agar dua hal itu benar-benar dipisah dan jangan dicampuradukan, supaya rakyat pun tahu mana yang menjadi urusan agama dan mana yang politik. Kata Presiden bila urusan agama dan politik disatukan dalam pilkada, maka bakal menimbulkan daya rusak pada masyarakat.

Sekarang bagaimana kita sebagai warga masyarakat menyikapi imbauan Presiden ini? Banyak hal yang bisa dilakukan. Salah satu yang penting perlu diingat adalah menjaga persatuan dan kesatuan adalah tugas kita bersama. Namun hal ini tidak mudah. Sebab diperlukan adanya perubahan yang sangat fundamental yaitu dalam cara berpikir. Kita harus memiliki masyarakat yang bisa berpikir lebih dewasa.

Kedewasaan ini bisa dicapai dalam kondisi di mana setiap kita mampu menghargai orang lain. Kemampuan menghargai orang lain harus diawali dari diri sendiri, bila kita tidak menghargai diri sendiri, bagaimana kita mampu menghargai orang lain.  Diri kita adalah pilar dasar dari sebuah bangsa. Artinya bangsa yang kuat dibangun atas dasar pribadi-pribadi yang kuat pula.

Kuat,  dalam arti memiliki moral, dan etika hidup yang sejalan dengan budaya bangsa kita sendiri yaitu bangsa yang cinta damai, cinta sesama, dan cinta lingkungan kita. Tanpa rasa cinta, tak mungkin kita bisa menjaga persatuan dan kesatuan negeri kita.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here