Izin Impor Sapi Bakalan Akan Diberikan ke Koperasi

LAMONGAN, JIA XIANG – Para peternak sapi potong, yang tergabung dalam koperasi binaan, akan memperoleh izin impor sapi bakalan. Kini, pemerintah sedang menyiapkan rencana ini dengan alasan supaya keberlanjutan produksi dan kebutuhan protein masyarakat terus terpenuhi.

Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita mengungkapkannya dalam acara Panen Pedet (anak sapi) Hasil Inseminasi Buatan 2016 di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Sabtu (8/10/16).

“Kami minta kelompok peternak dibentuk sebagai koperasi. Saya sudah bicara dengan Menteri Koperasi dan UKM, nantinya koperasi itu akan diberikan izin impor atau fasilitas impor sapi bakalan untuk penggemukan dan empat bulan bisa dipotong,” papar Enggar.

Rencana tersebut, lebih lanjut dia mengungkapkan, akan dicoba di Jawa Timur. Dalam skema ini, jelasnya, para peternak tetap mendapatkan penghasilan pada saat menunggu proses inseminasi dan juga pengembangbiakan sapi-sapi indukan yang sudah ada.

“Kami akan persiapkan dan kami akan segera mengambil langkah agar para peternak bisa sejahtera. Karena, jika tidak, sapi indukan itu akan dipotong lagi karena ada kebutuhan bagi peternak itu sendiri,” tuturnya.

Dalam usaha pembesaran sapi mulai dari anak hingga menjadi sapi dewasa, lanjutnya, membutuhkan waktu satu setengah tahun. Dalam catatannya, para peternak akan mengalami kesulitan secara finansial karena selama kurun waktu tersebut mereka hanya mengeluarkan biaya produksi tanpa ada hasil yang diperoleh.

Rencana ini, kata Enggar, memang membutuhkan pendanaan. Gubernur Jawa Timur Soekarwo, paparnya, memberi solusi bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersedia menjadi penjamin pinjaman kredit bagi para peternak tersebut.

“Dana akan kami atur, Gubernur mengatakan akan menjadi penjamin dari kredit itu. Kami pemerintah pusat akan menggunakan kewenangan untuk mengubah rasio khusus untuk peternak. Kami segera melaporkan hal ini kepada Presiden dan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi,” kata Enggar.

Mendag meyakini, rencana tersebut segera berjalan karena berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo, khususnya terkait dengan peningkatan kesejahteraan peternak segala upaya harus dilakukan. Dengan skema tersebut, peternak bisa mendapatkan penghasilan dengan memelihara, dan penggemukan yang kemudian bisa dipotong dan mendapatkan penghasilan tambahan.

“Setelah penggemukan bisa dipotong dan mendapatkan hasil yang tentu dikurangi dengan seluruh biaya termasuk utang harus dibayar melalui koperasi. Ini semuanya bakalan, karena indukan mereka sudah ada. Namun, jika kekurangan akan kita berikan (indukan),” ucap Enggar.

Dalam pelaksanaannya, tuturnya, pemerintah pusat akan mempersiapkan pakan ternak.  Pemerintah daerah atau pemerintah provinsi akan mengadakan kandang dan lahan. Jika sudah siap, nantinya bisa segera diajukan ke pemerintah pusat.

Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, jumlah koperasi yang memiliki unit usaha peternakan dan telah terdaftar dalam online data system sebanyak 556 koperasi. Sementara untuk koperasi baru yang memiliki unit usaha peternakan sebanyak 68 koperasi yang berasal dari 161 kelompok dan tersebar di sepuluh provinsi di Indonesia.[JX/Win]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here