Janji-Janji yang Belum Terwujud

Oleh: Iman Sjahputra

Pada Kamis (20/10/16) lalu, masa pemerintahan  Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah berjalan selama dua tahun.  Banyak sudah dilakukan oleh Presiden bersama jajaran menteri untuk membuat negeri ini semakin baik dan semakin baik.

Kegiatan di berbagai sektor pun digencarkan. Berbagai proyek yang sudah bertahun-tahun mangkrak pun dihidupkan kembali. Bahkan konsentrasi pembangunan bukan hanya terfokus di daerah atau wilayah tertentu, tetapi dilakukan secara merata di seluruh negeri tercinta ini.

Artinya sudah dua tahun, atau sejauh ini kinerja presiden bersama jajarannya pun terlihat jelas, terukur, dan yang pasti ada kemajuan berarti bagi masyarakat negeri ini.

Namun dalam perjalanan dua tahun ini, tidak pula terlepas dari berbagai kelemahan. Tidak heran bila kritikan demi kritikan, khususnya dari mereka yang tidak puas, terus bermunculan.  Sebenarnya hal ini harus dipandang positif. Dengan kata lain, pertama, kritikan dan masukan sepatutnya dipandang dengan kepala dingin, sebab hal ini dapat menjadi pengingat bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk tetap menjalankan semua program pembangunan dengan penuh keadilan.

Kedua, berbagai masukan ini sebagai pengingat berbagai hal yang dijanjikan kepada rakyat di era kampanye.  Tujuannya supaya  janji-janji tersebut bisa terealisasi di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Artinya, sudah saatnya  Presiden dan Wakil Presiden, menginvetarisasi kembali apa-apa saja janji pembangunan yang terlontar semasa kampanye. Diperiksa dan ditelusuri satu demi satu. Bila ada yang terlewat atau belum terlaksana, maka dianalisis, mengapa, apa penyebab janji-janji itu belum terwujud, dan kendala apa saja yang menghalangi terwujudnya janji-janji tersebut.

Dengan kata lain, kalau selama dua tahun ini jajaran pemerintahan sudah banyak melakukan berbagai hal, maka kini pula saatnya untuk berbuat lebih banyak lagi walaupun pasti  ada saja hal-hal yang harus ditembus secara “tegas”, “tepat”,  “adil”, dan berlandaskan hukum dalam mewujudkan sebuah perubahan, guna menuntaskan janji-janji tersebut.

Ketiga, kini pula saatnya untuk melakukan perubahan melalui konsolidasi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, supaya  bisa mengatasi berbagai persoalan bangsa negeri ini. Dengan demikian jangan sampai kendala yang dihadapi pemerintah menjadi “konsumsi” banyak pihak untuk dijadikan amunisi dalam menyerang pemerintah.

Kewibawaan pemerintah dan negara, jangan pula melemah, yang tentunya bisa berdampak kepada melemahnya sendi-sendi kehidupan bangsa ini.

Jadi, bila ditelusuri sektor demi sektor pembangunan yang ada, maka memang belum semua bisa terwujud. Banyak kendala, dan rintangan yang harus diselesaikan. Karena itu, pemerintah, dalam mewujudkan negara ini menjadi lebih baik di semua sektor kehidupan, tidak dapat bergerak sendiri.

Tetapi dibutuhkan dukungan semua komponen di masyarakat. Semua pihak terlibat di dalam pembangunan. Semua pihak terlibat di dalam memberantas korupsi, memberantas pungli, memberantas kemalasan, memberantas kesewenang-wenangan, memberantas ketidakadilan di berbagai bidang, memberantas kemiskinan, memberantas kebodohan.

Berat sama dipukul, ringan sama dijinjing artinya baik suka maupun duka ditanggung dan dirasakan bersama-sama. Inilah yang namanya kehidupan bersama dalam ikatan berbangsa dan bernegara. Tanggungjawab memajukan dan mensejahterakan bangsa ini, memang ada di tangan pemerintah, tetapi pemerintah tak akan mampu mewujudkannya tanpa dukungan dan bantuan dari rakyatnya.

Kita memiliki landasan yang kuat dalam bertindak memajukan bangsa ini. Pancasila adalah landasan yang begitu kokoh. Memahami dan melaksanakan Pancasila sepenuh hati, membuka peluang bagi siapa pun di negeri ini untuk memahami arti kehidupan dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here