Jika Ahok Tersangkut Kasus Hukum Tak Akan Pengaruhi Dirinya Jadi Cagub DKI

Mendagri Tjahjo Kumolo (kiri) dan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama. (Foto: JX/Kartika Sabturina)

JAKARTA, JIA XIANG – Calon Gubernur Petahana DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat ini menjadi terlapor dalam kasus penodaan agama di Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri. Status hukum yang menyangkut nama Ahok ini, dijelaskan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, bukanlah akhir dari pencalonan Calon Gubernur (Cagub).

Mendagri Tjahjo menjelaskan, status hukum tidak banyak mempengaruhi proses kampanye calon yang mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Jika Ahok nantinya akan dijatuhi hukuman dengan status tersangka ataupun terpidana, Tjahjo menyakini Ahok masih sah menjadi Cagub DKI.

“Apapun diputuskan, apa seorang calon Kepala Daerah yang sudah ditetapkan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum). Walaupun dia sampai tersangka atau terdakwa, masih sah sebagi calon. Kecuali dia mundur,” kata Tjahjo di Jakarta, Selasa (8/11/16).

Walau status hukum seorang calon Kepala Daerah itu sebagai terpidana, tidak akan mempengaruhi statusnya di KPU. “Sekarang pun, juga (ada) seorang terpidana pun, masih lanjut. Jadi sampai menunggu keputusan inkracht,” paparnya.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan itu juga menambahkan terkait kampanye jika calon Kepala Daerah tersangkut status terpidana. Menurut dia, kampanye bisa dilakukan oleh tim sukses pasangan calon dan atau istri dari pasangan calon.

Berkaitan dengan pernyataan Tjahjo, Kepala KPU Provinsi DKI Jakarta Sumarno menegaskan hal yang sama terkait status hukum Ahok jika diputuskan bersalah. Menurut dia, hal itu tercantum dalam aturan KPU yang juga berdasarkan Undang-Undang.

“Status tersangka tidak pengaruh, karena statusnya tidak mengubah Ahok dalam pemilihan (Cagub),” kata Sumarno, di Jakarta, Rabu (9/11/16).

Tetapi, jika nantinya calon Kepala Daerah akan divonis menjadi terpidana dengan ancaman hukuman lima tahun, status dari KPU bisa membatalkan. “Kalau berdasarkan vonis terpidana, ancaman hukuman 5 tahun atau lebih, KPU akan beri sanksi membatalkan pencalonan,” pungkasnya.[JX/Cka/W5]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here