Joko Widodo Berharap Sistem Perpajakan Internasional Adil dan Transparan

Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi (paling kiri), Menteri Keuangan Sri Mulyani (paling kanan), dan Menko Maritim Luhut Panjaitan (dua dari kanan) di KTT G-20 di Huangzhou, Tiongkok. (Foto: Ist./W5)

HANGZHOU, JIA XIANG – Presiden Joko Widodo menyatakan Indonesia mendorong dan mendukung diterapkannya kebijakan pertukaran informasi keuangan antarnegara untuk kepentingan perpajakan guna meningkatkan pendapatan negara-negara berkembang.

Presiden Joko Widodo saat menjadi pembicara utama pada sesi kedua KTT G20 di Hangzhou International Expo Center, Tiongkok, pada Senin (9/5/16), mengatakan Indonesia mendorong dibentuknya sistem perpajakan internasional yang adil dan transparan.

Selain itu, kepada sejumlah negara anggota G20, Indonesia juga mengimbau setiap negara untuk tidak membuat kebijakan yang merugikan negara lain.

“Mengingat perlambatan ekonomi global, Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan pendapatan pajak kita dalam menjaga iklim bisnis dan investasi,” ujar Presiden. Dia pun mengungkapkan bahwa Indonesia berupaya meningkatkan kondisi perekonomian dengan cara mereformasi sistem perpajakan dan juga menerapkan paket kebijakan ekonomi yang terkait dengan insentif perpajakan bagi para investor guna mencegah pajak berganda.

“Bila reformasi perpajakan ini berhasil, negara lain dapat mengikutinya. Namun bila gagal, hal tersebut akan berdampak pada negara-negara G20 dan juga lainnya,” kata Joko Widodo.

Seiring dengan upayanya itu, lanjutnya, juga dibutuhkan sistem perpajakan internasional yang adil dan transparan.  Menurut Presiden, kebutuhan akan kerja sama internasional dalam sistem perpajakan tersebut berguna untuk menghindari adanya penghindaran pajak dan mendorong kebijakan pajak yang kondusif di masing-masing negara anggota.

Joko Widodo percaya bahwa sistem tersebut pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan bagi negara-negara berkembang.

Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo mendukung kerja sama dan koordinasi antar negara-negara anggota G20 guna mewujudkan hal tersebut.

Adapun bentuk dukungan kerja sama yang dimaksud Presiden ialah implementasi dari “Automatic Exchange of Information (AEoI)” atau yang biasa disebut dengan keterbukaan informasi untuk kepentingan perpajakan.

“Saya percaya, transparansi keuangan melalui AEoI akan bermanfaat dalam mengatasi arus keuangan terlarang yang telah menghasilkan kerugian bagi negara-negara berkembang selama bertahun-tahun,” paparnya. [JX/W5]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here