Kalkulasi Politik

Jia Xiang – Tabiat berpolitik para elite di negeri ini semakin mengerikan, paling tidak selalu membuat miris warga biasa. Akankah rakyat negeri ini sejahtera lahir dan batin, sebagaimana cita-cita yang diamanatkan dalam teks kemerdekaan yang tertuang dalam konstitusi yang juga disarikan dalam ideologi negara Pancasila?

 

Lebih-lebih jika kita melihat beragam persoalan di negeri ini. Masalah amburadulnya sistem pendidikan, masih menganganya jurang pemisah antara si kaya dan miskin, penegakan hukum yang belum konsisten, korupsi yang tetap saja masih merajalela, persoalan ekonomi yang menyangkut hajat hidup rakyat yang penanganannya masih terseok-seok. Beragam kelangkaan sering mendera negeri ini. Kelangkaan bawang merah, cabai, beras, daging, elpiji hingga kelangkaan solar yang membuat nelayan tidak bisa melaut untuk menghidupi ekonomi keluarga, menjadi hal biasa.

 

Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang selalu ditarik-ulur seakan menjadi isu abadi di tengah masyarakat. Belum lagi sorotan media terhadap wakil-wakil rakyat yang tak jarang tidak berperilaku seperti wakil rakyat, hiruk-pikuk dalam tubuh partai politik sering tidak menyentuh langsung kepada hajat dan kepentingan masyarakat. Tatkala angka-angka pertumbuhan ekonomi begitu dahsyat, tetapi di saat yang sama angka kemiskinan, angka pengangguran, terbatasnya lapangan kerja di dalam negeri hingga angka putus sekolah tunas-tunas bangsa di daerah seakan tidak tidak pernah terselesaikan. Belum lagi soal pelayanan publik yang belum berpihak kepada rakyat karena masih maraknya perilaku koruptif.

 

Apakah semua itu akibat tahun 2013 ini atau tahun ular air ini yang disebut sebagai “tahun politik”,  sehingga  “ular-ular politik” sedang menggeliat mancari mangsa?

 

Dan jika kita simak, beragam persoalan yang menyangkut hajat hidup rakyat tidak jarang keputusannya diambil berdasarkan “kalkulasi politik” demi kepentingan tertentu dan sempit. Semua hal yang menyangkut hidup rakyat diambil dengan pola barter politik kepentingan.

Pada gilirannya rakyat hanyalah menjadi “objek politik”.  Pijakan kebijakan dan keputusan elite yang seharusnya mendahulukan kepetingan rakyat banyak, nyatanya sarat dengan landasan  kalkulasi politik praktis demi segelintir kepentingan dan bukan untuk kemaslahatan rakyat banyak.

 

Jika kita simak dalam keseharian sebagaimana disorot media massa, maka diperoleh gambaran  telanjang  pola kepemimpinan yang berakar pada intrik atau konflik dan bukan kepada solusi demi kepentingan masyarakat.  Jadi tidaklah heran jika murid-muid sekolah harus menjalani Ujian Nasional (UN) dengan bahan hasil fotokopi lantaran distribusi soal-soal UN yang amburadul.

 

Tidaklah heran jika nelayan tidak bisa melaut karena langkanya solar atau tidaklah heran jika harga 1 Kg bawang merah bisa sama dengan 1 Kg harga daging sapi. Padahal negeri ini dikenal kaya akan palawija dan sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki areal pertanian sangat luas.

Kalkulasi politik boleh-boleh saja, tetapi hendaknya ilmu berhitung elite harus mendahulukan kepentingan rakyat. Itu artinya politik transaksional harus mengitung agar rakyat untung dan bukan sebaliknya rakyat menjadi buntung. Dinamika dan perhitungan politik harus memberi kesejahteraan rakyat dan bukan semata untuk kursi serta kekuasaan. [Iman Sjahputra]

SHARE
Previous articleKejujuran
Next articleHati-Hati dengan “Orang Baik”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here