Kasus Reklamasi, Mau Dibawa ke Mana?

Membangun Jakarta memang tidak mudah. Tidak heran bila berbagai hal terkait pembangunan di ibu kota negara ini selalu mendapat sorotan. Apalagi berbagai kasus yang muncul belakangan ini,  entah selalu terkait atau dikait-kaitkan dengan  suasana pemilihan gubernur DKI tahun 2017, maka tidak heran makin ramailah “orang” berkerumun di seputar kasus yang bermunculan di Jakarta.

Kasus terakhir yang menarik untuk dibicarakan adalah soal reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta. Reklamasi pulau di Teluk Jakarta itu bervariasi, mulai dari 63 hektare hingga 481 hektare dengan total seluruh pulau mencapai 5.100 hektare. Izin reklamasi setiap pulau dikeluarkan terpisah.

Tampaknya kasus reklamasi ini tidak muncul begitu saja, tetapi justru dipicu oleh kasus suap dari pengembang  kepada anggota DPRD DKI Jakarta, yang tentu berkaitan dengan reklamasi Pulau D, begitu nama pulau itu. Cerita pun semakin seru. Tetapi yang pasti andaikan tidak  terkuak kasus  suap itu, maka dipastikan reklamasi pulau pun mungkin berjalan lancar.

Tetapi kini perhatian banyak pihak sudah bergeser, yang tadinya tentang suap-menyuap. Tapi kini justru soal reklalamasi   lebih ramai dibanding suap. Yang pasti jangan sampai ini persoalan, kasus suapnya  “menguap” begitu saja, tanpa hasil.

Kembali ke reklamasi, tampaknya sudah satu dasawarsa ini reklamasi Teluk Jakarta  selalu menjadi pembicaraan seiring keluarnya berbagai kebijakan baik yang pro maupun kontra. Reklamasi ini sudah muncul sejak tahun 1980-an, bahkan tahun 1995, mulai didengungkan dengan salah satu programnya yaitu membangun water front city.  Dalam perkembangannya ada wacana lain termasuk usulan menambah luas wilayah Jakarta.

Artinya reklamasi bukan hal baru di Ibu Kota ini. Hanya saja, mungkin banyak orang  awam lainnya, tidak paham betul, mengapa justru sekarang orang meributkan proyek besar ini? Mengapa tidak sejak dulu orang meributkannya? Kenapa sekarang, apa momentum yang menyebabkan persoalan ini terkuak sekarang.

Tampaknya sekarang, banyak orang di negeri ini latah dan ikut-ikutan, baik itu pakar, pengamat, pemerhati, dan siapa saja termasuk para politisi. Dan kini makin ramai dengan adanya sosial media, yang begitu mudah menggelontorkan komentar tanpa tedeng aling-aling. Makin ramailah percaturan reklamasi tersebut.

Inti pertanyaannya, mengapa mereka tidak sejak dulu berinisiatif memunculkan kasus reklamasi ini? Kalau memang ada persoalan kebijakan, ada masalah soal koordinasi pusat dan daerah, ya..dari dulu saja dibuka dan dituntaskan. Kalau memang semua pihak cinta dengan Ibu Kota negara ini, ya sejak dulu saja menyelamatkannya, bukan sekarang ,  yang seakan-akan banyak pihak ingin menjadi pahlawan dalam menyelesaikan masalah ini.

Kebijakan terkait reklamasi, lingkungan hidup, nelayan, banjir dibahas habis-habisan. Menteri yang satu dibenturkan dengan pejabat  lainnya. Makin seru saja ceritanya.  Namun ada hal yang harus dipikirkan, waktu berjalan terus. Waktu tidak pernah menunggu, menunggu soal pembahasan kebijakan baru, soal penghentian reklamasi, soal koordinasi, soal kasus suap,  dan lainnya.

Waktu tidak pernah berkompromi.  Yang justru harus berkompromi adalah para pihak yang berkepentingan dalam mengatasi persoalan ini. Pertanyaannya, mau menyelesaikan persoalan ini, atau  persoalan ini akan termakan waktu. Berlarut-larut tanpa penyelesaian. Tanpa penyelesaian berarti Jakarta pun akan tercoreng.

Karena itu, sebaiknya selesaikan masalah mendasar reklamasi ini berdasarkan hukum, bukan kepentingan politik atau dipolitisasi.  Memang berbahaya mempolitisasi persoalan reklamasi ini. Banyak yang dompleng, banyak pihak yang diserang, dan banyak pihak yang nantinya akan “kipas-kipas” sambil menyuarakan kepentingan mereka sendiri, bukan kepentingan rakyat Jakarta.***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here