Ke Mana Arah Hak Angket DPR?

Oleh : Iman Sjahputra

Kegelisahan tampaknya sudah semakin menjadi-jadi di kalangan politisi di Senayan.  Usulan supaya digelarnya hak angket terkait dengan munculnya kasus korupso KTP-Elektronik (KTP-E), yang tengah diusut KPK, diduga melibatkan banyak anggota DPR aktif maupun yang mantan. Bahkan petinggi partai pun tidak luput dari dugaan keterlibatannya di kasus yang luar biasa ini.   

Usulan hak angket ini menurut berita yang beredar digunakan sebagian alat untuk mendesak KPK membuka Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan rekaman pemeriksaan Miryam S Haryani. Kasus ini diduga merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun dari total nilai paket pengadaan KTP-E sebesar Rp 5,9 triliun.

Tampaknya agak lucu, seakan-akan upaya dan usaha yang dilakukan oleh para petinggi DPR saat ini semata-mata perbuatan yang tidak masuk diakal. Banyak pakar mengatakan bahwa langkah yang dilakukan dalam bentuk pengusulan hak angket  terkait kasus KTP-E salah alamat.  Sepatutnya hak itu ditujukan kepada pemerintah terkait  kinerjanya, bukan kasus korupsi berjamaah seperti ini.

Memang lucu tindakan anggota DPR ini, banyak kasus  berat  dan besar di negeri tercinta ini, termasuk kasus korupsi lain yang juga melibatkan anggota DPR, penghinaan nama presiden, atau aksi-aksi yang mengancam NKRI,  tidak ada sedikit pun suara DPR  untuk menuntaskannya melalui penggunaan hak angket.

Entah mengerti atau tidak soal hak angket, yang pasti keinginan mereka sekarang terkesan dibuat-buat dan hanya untuk kepentingan dan membela diri sendiri. Padahal hak angket , yang diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945, disebut juga hak penyelidikan. Orang awam menyebutkan hak ini untuk menyelidiki  sesuatu yang lazimnya terkait  setiap kebijakan Pemerintah.

Namun menurut Pasal 176 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR, hak angket digunakan untuk menyelidiki “kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”.

Rumusan itu memunculkan pemahaman yang sangat luas, sebab setiap langkah dan keputusan Pemerintah dapat saja dikatakan sebagai  kebijakan.  Yang pasti tidak secara spesifik terkait masalah keuangan negara saja. Namun perlu diingat bahwa apakah kebijakan pemerintah itu bertentangan dengan UU  seperti dugaan DPR?  Nah.. inilah yang harus  “dibuktikan” melalui penggunaan hak angket itu.

Tetapi apa benar bisa dituntaskan melalui hak angket DPR kasus korupsi ini?  Pertanyaan mendasar yang  ada dibenak kita masing-masing, mengapa harus hak angket dalam kasus  ini, apalagi hanya ingin sebatas membuka BAP?  Jangan-jangan keinginan itu bukan memperlancar penuntasan kasus KTP-E tetapi justru mengacaukannya.

Dengan kata lain, apakah hak angket ini  wujud konkrit membela sesama anggota, atau mencegah supaya tidak ada lagi anggota DPR yang  “diutak-atik” KPK, yang  tampaknya DPR ingin membersihkan nama mereka melalui  manuver politik itu.  Namun perjalanan ke arah itu kelihatannya masih panjang.

Yang perlu diingat adalah sesungguhnya DPR harus sejalan dengan pemerintah dalam pemberantasan korupsi.  Jangan ada upaya menghalang-halangi atau menghambat penyelidikan dan  penyidikan. Walau pun di dalamnya ada sejumlah anggota DPR maupun mantan DPR yang terlibat, justru DPR harus memberi contoh pada masyarakat bahwa mereka juga ikut bertanggungjawab menjadikan negara ini bersih dari aksi-aksi korupsi.

Yang ditunggu adalah keinginan yang tulus dan iklas dari para petinggi DPR untuk bisa berjalan bersama dalam irama pemberantasan korupsi. Bukan menghalang-halangi, atau manuver politik lainnya, yang justru bisa membuat pemberantasan korupsi bagai mimpi atau bunga-bunga tidur.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here