Kebijakan Anggaran Belum Pro Rakyat

Jia Xiang – Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai dana APBN dan APBD belum digunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat, karena anggaran yang telah ditetapkan melalui DPR atau DPRD itu lebih banyak dialokasikan untuk biaya belanja aparatur (pemerintah).

Staf Investigasi dan Publikasi ICW, Lais Abid kepada Jia Xiang Hometown di Jakarta, Jumat (13/9/13) mengatakan, selain masih minimnya alokasi anggaran untuk belanja publik dibanding belanja aparatur, seringkali terjadi di lapangan penyimpangan pengelolaan anggaran yang dialokasikan untuk publik.

Ia menyontohkan, hingga saat ini anggaran untuk pelayanan publik seperti anggaran pendidikan dan kesehatan, serta infrastruktur umum, yang alokasinya belum proporsional. Terutama untuk daerah-daerah.

“Bukan itu saja, hasil penelitian ICW, ditemukan banyak alokasi anggaran APBN maupun APBD yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat. Bahkan banyak terjadi kasus korupsi untuk APBD dan APBN. Sistem pengawasan anggaran sangat buruk,” kata Lais Abid.[For/W1]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here