Kebijakan Bea Keluar Dinilai Sangat Merugikan

Jakarta, Jia Xiang – Besaran bea keluar antara 20 persen sampai 60 persen dari 2014-2017 yang diterapkan lewat Peraturan Menteri Keuangan No.6/2014, dinilai sangat merugikan kalangan dunia usaha di tanah air.

Ketua Satgas Hilirisasi Mineral Kadin Indonesia, Didie Suwondho  menyatakan, penetapan besaran bea keluar tersebut akan sangat memberatkan dan merugikan pelaku. Nilai yang dipatok pemerintah dianggap tidak rasional.

Menurut Didie, besaran bea keluar tersebut melebihi “profit margin” perusahaan dengan berbagai beban formal dan nonformal. “Kadin mengusulkan bea keluar mineral antara 5-7 persen,” kata Didie seperti dikutip Antara, Rabu (5/2/14).

Menurut dia, PMK No. 6/2014 tidak memperhatikan asas-asas kejelasan tujuan, keterbukaan, dan dapat dilaksanakan yang telah diatur dalam UU No. 12/2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan dan UU No. 10/95 tentang kepabeanan sebagaimana diubah dengan UU No.17/2006.

Kadin meminta pemerintah untuk meninjau kembali besaran BK dengan memperhatikan struktur biaya dan “profit margin” perusahaan tambang dan memahami proses, teknologi, pengusaha, dan kapitalisasi industri tambang.

“Selain itu, kami meminta pemerintah menganalisa beban pajak dan non pajak yang masih tumpang tindih, masih adanya ekonomi biaya tinggi, masih banyaknya beban-beban pungutan liar dan korupsi secara komprehensif,” katanya.

Menurut Didie, jika pemerintah bersikeras menetapkan besaran bea keluar sebesar 20 persen hingga  60 persen, perusahaan terutama yang menengah ke bawah akan tutup akibat tidak mampu membayar biaya tersebut.

“Sangat disayangkan menurut kami penetapan besaran bea keluar tersebut tidak memperhatikan struktur biaya dalam proses pengolahan sehingga mengakibatkan operasi tambang berhenti total,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Tembaga Emas Indonesia (ATEI) Natsir Mansyur mengungkapkan, berdasarkan laporan sejumlah pengusaha ditaksir potensi kerugian sebesar Rp45 triliun akibat kredit macet tambang dan industri pendukungnya serta tekanan biaya lainnya.

Laporan pengusaha nikel, bauksit, pasir besi, bijih besi, mangan, tembaga potensi kerugian mencapai Rp45 triliun. Kerugian itu sistemik karena kredit macet, leasing yang tidak bisa dibayar.

“Hal krusial adalah tutupnya bisnis pertambangan. Itu berbahaya bagi kita. Kalau hari ini tutup, untuk mengangkat kembali bisnis pertambangan tiga tahun mendatang sudah sulit sekali. Saya rasa Menteri keuangan pikirannya kurang inovatif,” katanya.[U1]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here