Kebijakan Kemenparekraf RI Diprotes

Jia Xiang – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI, didesak untuk mengevaluasi penetapan Pura Besakih sebagai bagian Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Belakangan kebijakan Kemenparekraf tersebut memunculkan polemik di masyarakat Bali.

Ketua Aliansi Masyarakat Pariwisata Bali, I Gusti Kade Sutawa kepada Jia Xiang di Denpasar, Rabu (30/10/13) mengatakan, pro dan kontra terhadap kebijakan itu dikarenakan Kemenparekraf mengambil keputusan sepihak tanpa persetujuan dari masyarakat Bali.

“Penetapan sebuah wilayah menjadi kawasan strategis wisata nasional berdampak pada pembangunan infrastruktur pariwisata di kawasan tersebut. Sedangkan Pura Besakih merupakan tempat suci dan tempat ibadah bagi umat Hindu di Bali. Inilah yang mengudang reaksi masyarakat,” kata Gusti Kade Setawa.

Desakan yang sama juga dilontarkan anggota Komisi I DPRD Bali, Made Supartha. Ia menegaskan, Pura Besakih sebagai tempat ibadah dan kawasan suci harus tetap dipertahankan sesuai fungsinya dan tak boleh dikomersialkan.

Sementara Gubernur Bali, Made Mangku Pastika menyampaikan, pro dan kontra ini terjadi perbedaan pemahaman terkait kawasan strategis wisata nasional. “Implementasi dari kebijakan itu tentu harus berpedoman kepada budaya setempat, kearifan lokal dan aspek-aspek spiritualitas serta daya dukung wilayah,” katanya. [Dea/B1]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here