Kehilangan Roh dan Belum Amanah

UUD 1945 diresmikan tanggal 18 Agustus 1945 bila dianalogikan dengan agama, merupakan kitab suci bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga dalam mengatur bangsa ini, UUD 1945 adalah pedoman, arahan, pegangan petunjuk atau kompas. Popong Oke Djundjunan mengatakan hal itu kepada Jia Xiang Hometown, Senin (19/8/13). Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Golkar Jawa Barat ini menyatakan pada pembukaan UUD 1945 ada empat amanah dari  para pendiri negara yang wajib dilaksanakan.
Keempat amanah itu adalah, melindungi, mensejahterakan, mencerdaskan bangsa serta memelihara perdamaian dunia. ‘’Jadi siapa pun  yang sedang menjadi aktor dalam pembangunan di negara kita, baik itu di tingkat pusat dengan aktor presiden dengan DPR dan menterinya, di provinsi dengan gubernur dengan DPRD, dan bupati walikota dan DPRD di tingkat kabupaten kota ditambah embel-embel SKPDnya, punya kewajiban yang sama dalam melaksanakan empat amanah itu,’’ ujar Popong tegas.
Popong yang juga Ketua Pembauran Indonesia ini menyatakan, kemerdekaan Indonesia yang sudah berusia 68 tahun harusnya menjadi pijakan introspeksi para penyelenggara negara. Para penyelenggara negara harus jujur bertanya kepada diri sendiri, apakah sudah mampu melindungi bangsa bila teroris ada di mana-mana? Apakah mereka sudah mampu mensejahterakan rakyat bila orang miskin masih 40 persen? Apakah sudah mampu mencerdaskan bangsa jika tingkat kebodohan masih tinggi lantaran biaya pendidikan mahal? Dan apakah sudah mampu melaksanakan perdamaian dunia?
“Menurut saya pelaksanaan amanah UUD 1945 yang sudah hampir tercapai hanya nomor empat dalam tanda petik. Sedangkan amanah nomor satu, kita sudah mampu melindungi bangsa Indonesia. Tapi nomor dua dan tiga, masih memerlukan perhatian ekstra,’’ ujar Popong.
Penyebab amanah belum tercapai, lanjut Popong, itu dikarenakan kemauan politik penyelenggara negara yang masih setengah hati. Dengan sumber daya alam (SDA) terkaya nomor dua setelah Brazil, nyatanya kekayaan Indonesia selama ini lebih banyak dikelola oleh bangsa asing, sehingga keuntungannya banyak diambil negara asing. “Karena itu kalau pilih presiden, carilah yang percaya diri dan mau mengubah keadaan ini,’’ tegas Popong.
Amanah cerdaskan bangsamu, ujar Popong sulit dicapai bila biaya pendidikan mahal. Sementara, bangsa ini sangat membutuhkan sarjana-sarjana mumpuni. Olehnya, upaya Komisi X DPR baru saja mengetok UU tentang pendidikan tinggi. “Kita perlu sarjana-sarjana. Pemerintah harus menunjukan kekerasan hatinya agar pendidikan murah. Dana pendidikan jangan sampai bocor di sana-sini,”ujar Popong.
Pendapat lain yang diutarakan akademisi Institut Teknologi Bandung (ITB) yang juga merupakan budayawan dan seniman Jawa Barat, Tisna Sanjaya. Menurutnya, proses kelahiran bangsa Indonesia sudah diantisipasi para pendahulu bangsa yang kala itu sudah melihat keanekaragaman bangsa Indonesia, baik dari segi budaya, adat istiadat maupun agamanya.
UUD 1945 sebagai salah satu produk kebudayaan. Namun kini, dalam mengatur bangsa dan negara roh kebudayaan yang terkandung dalam UUD 1945 sudah ditinggalkan dan hanya menjadi produk hukum semata.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here