Kekuasaan, Komoditas Utama Anggota DPR

Beberapa hari lalu tersiar kembali bahwa anggota Komisi III DPR RI dari Partai Demokrat,  I Putu Sudiartana, ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Peristiwa ini kembali menghentak banyak pihak.  Kembali nama DPR pun terbawa arus pemberitaan di sana-sini.  Hanya dalam waktu  dua tahun terakhir ini KPK sudah menangkap  tujuh anggota DPR periode 2014-2019.

Penangkapan ini bukan saja mencoreng nama DPR, partai politik, tetapi juga mempertebal kepercayaan dan keyakinan rakyat Indonesia bahwa anggota DPR sekarang ini sungguh “berkualitas” dalam aksi korupsi.  Dengan kata lain, penangkapan Putu itu semakin memperlihatkan banyak anggota DPR bukan membela kepentingan rakyat, tetapi justru mempermainkan dan yang lebih parah lagi memperdagangkan kepentingan rakyat  untuk keuntungan  pribadi dan mungkin partainya.

Kini juga semakin jelas bahwa anggota DPR bisa begitu leluasa menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangannya untuk bertindak seenaknya demi kepentingan pribadi. Bukan kepentingan rakyat yang diutamakan, tetapi penuhi dulu “kantong” sendiri, sementara urusan lainnya, belakangan. Itu pun kalau sempat dipikirkan.

Memang banyak spekulasi yang menyebutkan apa sebenarnya alasan anggota DPR ini berani sekali memanfaatkan kekuasaan dan kedudukannya untuk bertindak memperkaya diri. Alasan klasik, sudah disebutkan, memperkaya diri, kemudian mungkin menjadi mesin uang partai, atau ada pandangan yang menyebutkan bahwa untuk duduk menjadi anggota dewan yang terhormat itu, kita harus “berinvestasi”. Artinya mengeluarkan sejumlah besar uang.

Cara-cara inilah yang membuat orang berpikir bahwa dalam berinvestasi harus ada untung dan modal kembali. Artinya, cara apa pun akan dilakukan untuk mendapatkan kembali uang investasi tersebut. Kondisi ini tidak terlepas dari sistem yang dibangun di dalam partai, termasuk kaderisasi kader partai. Kalau memang sistemnya dari bawah sudah terbentuk seperti itu, maka ke atas akan berjalan seperti itu pula. Tidak heran, bila anggota DPR ini beranggapan dalam hati, uang harus kembali.

Dalam kasus I Putu Sudiartana ini memang  sungguh janggal. Dia anggota Komisi III yang mengurusi persoalan hukum, HAM dan keamanan. Tetapi dia tertangkap karena  mengurusi proyek jalan di Sumatera Barat.  Kalau kita renungkan, memang anggota DPR ini sungguh  luar biasa. Entah dia bertindak sebagai calo atau apa pun namanya, yang pasti dia menerima suap yang bukan bidang pekerjaannya.
Jadi dengan kasus tertangkapnya anggota DPR ini, maka semakin jelas cermin, praktik  dan manuver  politik dari masing-masing anggota.  Keadaan ini gambaran  betapa rendahnya kualitas  seorang anggota DPR.  Dalam kasus I Putu ini, sudah terjadi lintas bidang dan lintas sektor. Artinya memang manuver dan daya jelajahnya sudah ke mana-mana. Dengan kata lain, kalau tidak diberi peluang oleh pihak lain, tidak akan mungkin terjadi suap lintas sektor dan bidang itu.

Dengan demikian, maka kekuasaan sebagai anggota DPR menjadi komoditas utama untuk bisa bermanuver. Kondisi ini semakin jelas bahwa DPR sudah tidak sinkron dengan rakyat lagi. Sudah tidak ada keinginan untuk menyuarakan kepentingan rakyat. Tetapi yang ada memperkuat kepentingan pribadi.

Entah bagaimana dan dari mana memperbaiki kekusutan di DPR ini. Yang pasti, perilaku politik mereka sudah menjadi barang aneh bagi rakyat.  Awalnya dipilih rakyat, tapi dalam perjalanannya rakyat dikhianati, diabaikan dan disakiti.

Siapa yang  harus bertanggungjawab? Pimpinan DPR kah? Anggota DPR kah? Atau Partai ? Yang pasti rakyat sudah muak dengan segala “permainan” yang ditunjukkan oleh anggota DPR. Sebab keburukan yang ditunjukkan bukan saja oleh anggota DPR, tetapi pimpinan DPR sendiri,  melalui surat yang meminta pihak kedutaan Indonesia di Amerika Serikat untuk  menemani  anaknya selama berada di negara itu.

Maka semakin jelas kebobrokan tersebut. Artinya sekarang rakyat melihat dengan jelas, mulai dari pimpinan hingga ke anggotanya, sudah mencerminkan sikap dan perilaku tidak terpuji.  Bisa kita bayangkan apa jadinya DPR negeri ini bila terus-menerus “memelihara” anggotanya seperti itu? Karena itu, jangan biarkan rakyat tercemar oleh sikap korup tersebut. Rakyat kita harus bersih dan wakil kita pun juga harus bersih.***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here