Kepastian Hukum Pacu Investasi

Kepala BKPM, Thomas Lembong (kanan), disaksikan Mendagri Tjahjo Kumolo (tengah) dan Gubernur Bali Made Mangku Pastika, memukul gong tanda dibukanya rakornas BKPM dengan Dinas Penanaman Modal di Nusa Dua Bali. (Foto: JX/Dearna),

NUSA DUA, JIA XIANG  –  Investasi merupakan salah satu faktor yang memegang peranan penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi.  Untuk mewujudkan iklim investasi yang kondusif  dan mengakselerasi investasi daerah, terdapat beberapa hal  penting  yang harus menjadi perhatian, salah satunya adanya kepastian hukum dalam berinvestasi.

Demikian kata Gubernur Bali Made Mangku Pastika dalam sambutannya  pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  (DPMPTSP) se–Indonesia Tahun 2017, di BNDCC Nusa Dua, Jumat (24/2).  Tema rakornas “Harmonisasi Regulasi Pusat dan Daerah Dalam Rangka Penciptaan Iklim Investasi Nasional yang Kondusif,”

Menurut Pastika, kepastian hukum  untuk kemudahan investasi dapat  diawali dengan harmonisasi kebijakan dari tingkat pusat sampai daerah. Selama ini masih ada kesan peraturan perundang–undangan belum harmonis antara yang diterbitkan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Ketidakharmonisan itu sering menghambat investor ketika ingin berinvestasi atau membuka usaha. Untuk itu, tambah Gubernur Bali, pihaknya menyambut baik diterbitkannya pedoman nomenklatur dan Unit Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu satu pintu  yang menjadi salah satu upaya mewujudkan pelayanan yang sama dan optimal di seluruh daerah.

“ Investasi penting untuk pembangunan nasional. Stabilitas politik, keamanan dan kepastian hukum merupakan tiga hal penting dalam menciptakan investasi yang kondusif. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah harus terus dimantapkan  demi terwujudnya pelayanan perizinan dan investasi yang mudah, murah dan cepat di seluruh daerah tanah air,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Mentri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Dalam arahannya dia  menegaskan,  untuk menarik investasi terdapat tiga hal penting yang harus menjadi perhatian yaitu pelayanan pada masyarkat yang baik dan cepat, kepastian hukum  dan terciptanya stabilitas nasional dan daerah.

Disamping itu, Tjahjo Kumolo juga menyampaikan soal  pentingnya  Koordinasi, Integrasi dan Standarisasi (KIS) antara pemerintah daerah dan pusat dalam menarik investasi. Dia tidak menapik bahwa saat ini kebijakan pusat belum dijabarkan secara tepat di daerah  dan data yang ada baik di pusat maupun daerah  belum terakses secara mudah.

Sementara itu Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong menegaskan,  investasi merupakan ujung tombak perekonomian nasional di samping faktor lainnya seperti konsumsi, belanja negara dan ekspor impor.  Untuk itu harus ada sistem yang terpadu antara pusat dan daerah dalam menggenjot investasi.

Dalam Rakornas BKPM dan DPMPTSP se Indonesia Tahun 2017   yang dibuka langsung oleh Kepala BKPM juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara  Menteri Dalam Negeri dan Kepala BKPM tentang Kerjasama Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dan KTP Elektronik dalam lingkup tugas BKPM, dan nota kesepahaman antara Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan dengan Kepala BKPM. Rakornas BKPM berlangsung dari tanggal 22 Februari – 24 Februari 2017 dan pada sore hari ini rencananya  akan diisi dengan arahan langsung dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.  [JX/Dearna]

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here