Kisruh Eksekusi Susno Duadji

Jia Xiang – Boleh jadi hanya di Indonesia bisa terjadi institusi hukum dan aparat penegak hukum saling “berhadap-hadapan” dan bukan saling bersinergi untuk menegakkan hukum.

Kini masyarakat sangat prihatin dengan “tontonan” perseteruan yang melibatkan lembaga penegak Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia dalam soal ekseskusi putusan pengadilan terhadap Susno Duadji yang notabene juga mantan petinggi penegak hukum.
Lepas dari berbagai “debat kusir” yang muncul kepermukaan, menjadi pertanyaan kita semua.

Apakah Indonesia masih berazaskan hukum sebagaimana tertulis dan termaktub secara konkret dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai hukum dasar tertulis tertinggi di negeri ini?
Ataukah memang proses penegakkan hukum di negeri ini sudah mencapai “titik nadir” sehingga berbagai ketentuan dalam konstitusi hanya hiasan dan tidak bermakna lagi?
Kita tentu prihatin atas kejadian ini.

lebih-lebih pihak-pihak yang tersangkut dalam “tarik-ulur” putusan pengadilan ini semestinya menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dalam hal kepatuhan atas hukum.
Apakah memang aparatur hukum di negeri ini hanya pandai menjadikan hukum sebagai “alat” untuk kepentingan pribadi? Sehingga doktrin hukum yang mengatakan, “Hukum berlaku sama bagi setiap warga negara tanpa melihat latar belakang dan status seseorang,” memang sudah tidak berlaku negeri ini?
Betulkah proses penegakan hukum di negeri ini, jika menyangkut elite yang punya akses terhadap kekuasaan hanyalah “sinetron” yang tidak lucu sebagaimana dikemukakan Ketua Komisi III DPR Gede Pasek Suardika yang merasa  heran dengan kontroversi kasus Susno Duadji.
Mengapa Susno Duadji bergeming atas eksekusi yang ingin dilakukan kejakasaan ini? Susno Duadji batal dieksekusi oleh kejaksaan dan malah meminta perlindungan ke Polda Jabar.

Pihak Susno beralasan bahwa dalam putusan kasasi Mahkamah Agung, majelis hakim tidak menyatakan dirinya harus ditahan. Dalam putusan tersebut, majelis hakim hanya memerintahkan terdakwa Susno dibebankan biaya perkara Rp 2.500.
Bagaimana kok bisa begitu? Kita lihat perkembanganya. Sebab Jaksa Agung sudah bertemu Kapolri dan apa “kesepakatannya” atas kasus ini? kita rakyat biasa hanya bisa menunggu. Sebab Wakil Presiden Boediono pun sudah dilapori atas kekisruhan eksekusi ini. [Iman Sjahputra]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here