Klaim Tiongkok Atas LCS Tak Miliki Dasar Hukum

Warga Filipina rayakan Chexit di LCS (Foto:JX/ist)

DEN HAAG, JIA XIANG – Pengadilan Arbitrase PBB di Den Haag, Selasa (12/7/17) mengeluarkan putusan bersejarah yang membatalkan klaim teritorial Tiongkok atas Laut Cina Selatan (LCS). Putusan itu menyebutkan, “tidak ada dasar hukum” penguasaan kawasan maritim yang luas tersebut. Keputusan pengadilan Arbitrase itu menjawab keluhan yang diajukan oleh pemerintah Filipina pada tahun 2013. Manila menuduh Beijing melanggar Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) dengan berbagai tindakan agresif di Scarborough Shoal, sebuah terumbu karang sekitar 225 kilometer di lepas pantai Filipina.
Pengadilan Arbitrase Tetap menyatakan klaim Beijing terhadap kedaulatan maya di hampir keseluruhan LCS di bawah apa yang disebut “sembilan garis putus-putus” yang terentang dari pantai selatan Tiongkok bertentangan dengan UNCLOS, yang menentukan batas maritim sebuah negara adalah 22 km dari garis pantainya, dan kendali atas seluruh aktivitas ekonominya ditentukan hingga sejauh 370 km dari pantainya.
Tiongkok memboikot seluruh tindakan hukum yang dilakukan Pengadilan Arbistrase Tetap, dengan menyatakan bahwa badan tersebut tidak memiliki yurisdiksi terhadap perselisihan yang terjadi. Beijing juga bersikukuh bahwa mereka tidak akan menerima, mengakui, atau mengimplementasikan keputusan apapun menyangkut LCS, meskipun mereka adalah salah satu negara yang ikut menandatangani UNCLOS.
Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan sebelum pengadilan PBB mengumumkan keputusannya, kantor berita pemerintah Tiongkok, Xinhua, mengatakan “pengadilan yang menyalahgunakan tatanan hukum” telah mengeluarkan sebuah “keputusan tanpa dasar.”
Kendati keputusan pengadilan telah diambil PBB tidak memiliki mekanisme untuk menegakkan keputusan yang dikeluarkan, baik melalui aksi militer atau sanksi ekonomi. Namun, lembaga tersebut dapat mendesak negara-negara yang menjadi rival Tiongkok di kawasan Asia Pasifik untuk menggugat hal yang sama, sehingga tekanan diplomatik terhadap Beijing meningkat.
Pemerintah AS juga telah menentang tindakan agresif Beijing yang semakin meningkat di kawasan tersebut, dengan melakukan sejumlah latihan angkatan laut dan mengerahkan sejumlah kapal perang di sekitar terumbu karang yang sedang dibangun untuk menyerukan aturan kebebasan navigasi internasional.

(Foto: JX/Ist)
(Foto: JX/Ist)

Makin Terasing
Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri, Selasa (12/7/16) di Jakarta, menyerukan semua pihak menahan diri terkait putusan Mahkamah Arbitrase tersebut. Bahkan pemerintah mendorong semua negara claimant untuk melanjutkan perundingan secara damai atas sengketa tumpang tindih klaim kedaulatan di LCS.
Para pihak juga diminta tetap memelihara kawasan Asia Tenggara khususnya dari aktivitas militer yang dapat mengancam stabilitas dan perdamaian. Karena itu, Indonesia menyerukan pula semua pihak melanjutkan komitmen bersama untuk menegakkan perdamaian, serta menunjukkan persahabatan dan kerjasama.
Di Filipina, keputusan Mahkamah Internasional ini disambut dengan Chexit, seruan para pengguna media sosial dan aktivis agar Tiongkok segera angkat kaki dari perairan di seputar Filipina. Istilah ini meminjam kata Brexit (Britain Exit) dalam referendum Uni Eropa yang berakhir dengan keluarnya Inggris dari organisasi itu bulan Juni lalu.
Sementara dari Amerika Serikat, Senator Dan Sullivan dalam pertemuan “The Sixth Annual CSIS South China Sea Conference” yang digelar oleh Center for Strategic and International studies (CSIS) di Washington DC, Selasa (12/7/16) mengatakan, “kita harus mengapresiasi putusan Mahkamah Arbitrase Internasional ini dan memberi selamat pada Filipina atas upayanya untuk menjaga stabilitas kawasan, dan agar Filipina tahu komitmen AS yang akan selalu mendukungnya dalam hal ini.”
Sikap Tiongkok, tambah Dan Sullivan, yang secara tegas menolak putusan Mahkamah Arbitrase Internasional telah menyebabkan negeri tirai bambu itu makin terasing dari negara-negara tetangganya.
“Sikap Tiongkok atas klaimnya ini tidak menguntungkan negara lain sama sekali selain Tiongkok sendiri. Presiden Xi sebelumnya mengatakan tidak akan menggunakan kekuatan militer di wilayah LCS, tapi yang terjadi sebaliknya. Sikap ini membuat Tiongkok juga makin terasing dari negara lain di sekitarnya. Saya bisa mengatakan begini karena saya sudah bertemu banyak negara tetangga Tiongkok dan keprihatinan mereka serupa. Sikap Tiongkok yang makin keras pasca putusan Mahkamah membuat mereka sendiri makin terisolasi,” tandas Sullivan. [JX/Xinhua/BBC/VOA/Eka]

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here