KPK Hadapi ‘Kick Off’ yang Berat

Anas Urbaningrum “naik daun” lagi. Kali ini bukan terkait dengan konvensi calon presiden Partai Demokrat, tetapi karena pembangkangannya, menolak panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi proyek Hambalang, yang oleh lembaga itu sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Sejak awal kasak-kusuk kasus Hambalang itu, tampaknya Anas sudah menjadi “target” untuk diseret sebagai tersangka. Tetapi kenyataannya, sampai kini pun, walau pun KPK sudah menetapkannya sebagai tersangka, dia mangkir dipanggil lembaga pemberantas korupsi itu.

Tampaknya popularitas Anas, tidak kalah dengan partai yang berkuasa saat ini. Partai itu boleh saja melambung lewat konvensinya dalam upaya mencari calon presiden 2014, tetapi pamor Anas pun juga tidak kalah dengan Demokrat. Dia juga melambung, karena sikap yang menurut banyak pihak bukti penolakan dalam penegakkan hukum.

Kalau benar seperti itu, maka bukan contoh yang baik dilakukan oleh mantan petinggi partai yang berkuasa saat ini. Justru dia harus menjadi yang terdepan dalam penegakkan hukum. Justru dia harus membuktikan semua yang pernah diucapkannya tahun lalu yaitu 1.000 persen siap ditahan KPK.  Tapi kenyataannya, eh dia mangkir dan hanya mengirimkan  “anak buahnya”.

Jadi, bagi KPK, ini merupakan ujian di awal tahun. Apakah KPK bisa menjalankan tugas dan menjaga independensi atau tidak dalam penuntasan kasus Hambalang ini. Menarik menyimak kasus Hambalang ini, sudah berapa orang yang “tumbang”, termasuk  Andi Malarangeng yang pernah menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga. Namun perlu diingat juga berapa orang yang menjadi incaran dalam kasus ini, termasuk mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum.

Karena itu, benar ungkap Wakil Ketua Umum MPR, Lukman Hakim Saefudin akhir Desember 2013 bahwa ini merupakan ujian bagi, apakah lembaga ini mampu menjaga independensi dan imparsialitasnya dalam jalankan fungsi dan kewajibannya. Sepatutnya, kita, warga negara Indonesia yang mendambakan negeri ini bersih dari korupsi, mendukung dan menyokong kerja KPK.

Namun perlu disadari bahwa KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tekanan politik  selalu ada. Apabila KPK tetap berpegang pada  ketentuan  hukum yang ada, diharapkan lembaga ini benar-benar menjunjung tinggi pemberantasan korupsi.

Tekanan politik maupun campur tangan politik dalam pemberantasan korupsi, di negara mana pun pasti ada, bukan saja di Indonesia.  Tekanan itu, tidak lain untuk mempengaruhi  langkah dan keputusan lembaga itu, yang sebenarnya sadar atau tidak, sangat mengganggu sistem kerja lembaga independen ini.  Dengan kata lain, independensi lembaga  ini menjadi taruhannya.

Tampaknya, kasus Hambalang ini menjadi “kick off” bagi KPK untuk meluruskan penuntasan kasus-kasus besar lainnya termasuk skandal Bank Century. Dan kasus Hambalang ini menjadi tolok ukur tentang keseriusan KPK dalam menegakkan kebenaran.  Jangan sampai menjadi lembaga yang selalu  “diremehkan” dan dikalahkan oleh kepentingan politik.

Perlu diingat bahwa terpaan angin “tarik-menarik” kepentingan dalam penuntasan kasus korupsi ini di tahun 2014 akan semakin besar, terutama menjelang pemilihan anggota legislatif dan presiden. Banyak pihak akan mencoba memanfaatkan momentum ini untuk saling menjatuhkan, atau mempertahankan diri.

Yang pasti, masyarakat banyak berharap pada KPK. Segala persoalan terkait korupsi bisa terkuak lebar. Kepercayaan publik sepatutnya menjadi dukungan moril yang kuat dalam mengungkap kebenaran, sehingga segala kekhawatiran terhadap lembaga ini hilang sejalan dengan penuntasan kasus-kasus kakap. Artinya kepercayaan masyarakat jangan pernah disia-siakan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here