KPK Periksa Dirut PT Jasindo

JAKARTA, JIA XIANG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini Selasa (16/5/17) memeriksa Direktur Utama PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), Solihah. Ia diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pembayaran komisi kegiatan fiktif agen PT Asuransi Jasindo dalam pengadaan Asuransi Oil and Gas pada BP Migas pada KKKS Tahun 2010-2012 dan Tahun 2012-2014.

Dipaparkan oleh Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Solihah diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Dirut Jasindo Budi Tjahjono (BTJ). Keterkaitan antara keduanya adalah saat Budi menjadi Dirut, Solihah menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Investasi.

“Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka BTJ,” kata Febri di Jakarta, Selasa.

Solihah diduga kuat akan dimintai keterangan terkait penunjukan agen dengan kegiatan fiktif yang berujung dugaan kerugian negara. Juga keterangan terkait aliran dana kepada jajaran direksi salah satu perusahaan BUMN itu.

Sebagai informasi, selain Solihah, penyidik KPK juga memanggil Tri Yulprianto sebagai saksi untuk tersangka Budi. Jabatan Tri adalah Kepala Sub Divisi Akuntansi Umum Jasindo sekaligus koordinator keuangan Oil and Gas pada Divisi Akuntansi dan Anggaran Tahun 2010 sampai 2013.

Sebelum Solihah dan Tri Yulprianto, KPK telah memanggil jajaran direksi ketika Budi memimpin PT Jasindo di antaranya Untung H Santosa selaku Direktur Pemasaran, Syarifudin selaku Direktur Teknik dan Luar Negeri, Sahata Lumban Tobing selaku Direktur Operasi Ritel.

KPK, dikatakan Febri beberapa waktu lalu akan mengembangkan kasus tersebut dan mendalami aliran dana hasil korupsi itu kepada sejimlah pejabat atau jajaran direksi di Jasindo.

Diketahui sebelumnya, tersangka Budi Tjahjono diduga tidak seorang diri menerima fee yang diterima. Tetapi uang itu diduga mengalir ke sejumlah pejabat di PT Jasindo. Akibat perbuatan itu, negara diduga rugi sekitar Rp 15 miliar.

Atas perbuatan tersebut, Budi Tjahjono disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomer 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.[JX/Cka/W5]

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here