Lagi Hembusan Rombak Kabinet

Kini berhembus kembali wacara reshuffle atau perombakan kabinet. Entah yang keberapa atau dari mana munculnya,  yang pasti setelah haul peringatan tiga tahun meninggalnya mantan Ketua MPR, Muahammad Taufiq Kiemas, Kamis (9/6/16), perombakan kabinet ini mulai “mengencang”.

Berawal dari ucapan Presiden Joko Widodo di acara itu, saat menjawab pertanyaan atau guyonan Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siradj yang menyebutkan bahwa di jajaran kabinet sekarang ini belum ada kader NU.  Sebenarnya menurut Presiden tatkala menjawab pertanyaan itu, …ternyata ada enam orang NU yang sudah menjadi menteri. Jadi NU ada di dalam. Kemudian Presiden melanjutkan. …saya…jadi ingat reshuffle.  Namun candaan itu ditanggapi beda oleh Ketua Umum Golkar Setya Novanto yang kemudian menilai ucapan Presiden itu sebagai sinyal akan terjadi kocok ulang Kabinet Kerja.

Entah benar atau tidak, serius atau tidak ucapan presiden itu, yang  pasti Ketua Partai Golkar tampaknya sudah menafsirkan lain. Apalagi dengan merapatnya partai berlambang pohon beringin ini ke pemerintah, maka “hembusan” perombakan makin kencang?

Dugaan, perkiraan atau apa pun namanya, pernyataan Presiden di acara haul itu, sah-sah saja ditanggapi berbeda-beda. Apalagi presiden memiliki hak penuh untuk mengangkat atau memberhentikan para menterinya, maka orang boleh saja menafsirkan pernyataan Presiden itu, sah dan bebas saja. Namun perlu diingatkan bahwa penafsiran yang berlebihan juga tidak baik, dikhawatirkan akan terkesan memaksa dan yang lebih buruk berdampak negatif bagi kinerja para menteri itu sendiri.

Perlu diingat bahwa perombakan kabinet tidak semudah membalik telapak tangan. Banyak faktor yang harus dipertimbangkan, antara lain memperhatikan kompetensi, keahlian,  kapasitas kabinet, dan kinerja kabinet secara keseluruhan. Selain itu yang paling sering dibicarakan orang adalah menghitung konstalasi politik pemerintah, terutama terkait kondisi di luar eksekutif.

Tapi pertanyaan lain muncul, apakah benar dan tepat di saat seperti ini dilakukan perombakan kabinet kembali didengungkan? Tampaknya hal seperti ini pasti akan timbul-tenggelam, dalam kurun waktu yang tidak menentu. Sebenarnya, keadaan yang terasa amat “menganggu” ini sungguh membuat kinerja para menteri menjadi tidak menentu.

Gangguan-gangguan baik yang bersifat politik maupun sorotan terhadap kinerja presiden oleh berbagai pihak, membuat keadaan menjadi tidak nyaman. Bila diperhatikan gangguan-gangguan nonteknis ini,  selalu mengawali isu perombakan kabinet. Bahkan Presiden, pemegang hak prerogatif, mengangkat dan memberhentikan para menteri juga “digoyang”.

Bahkan gangguan dan dorongan seperti ini makin besar, tatkala sudah menjadi isu di kalangan partai, terutama nonpendukung pemerintah. Di sinilah akan terjadi saling rebut pengaruh dan di sini pulalah dituntut ketegasan presiden dalam mengatasi isu pergantian menteri.  Ketegasan presiden ini yang akan mampu menghentikan gangguan-gangguan itu. Apalagi benar bila isu perombakan tidak akan terjadi, maka ketegasan presiden itu akan menjadi benteng pelindung, bagi para menteri dalam menjalankan tugas.

Artinya sekarang, jangan semudah mengganti pakaian, dalam perombakan kabinet. Semua harus dipikirkan matang. Mengganti dengan menteri baru pun, kegiatan kerja harus dimulai dari awal, padahal kini dituntut adanya akselerasi pembangunan di semua lini dan jajaran. Dengan kata lain, terganggu di satu lini, maka lini lain pun akan tersendat.***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here