Mahkamah Konstitusi Dililit Politik

Jakarta, Jia Xiang – Kasus dugaan suap yang melibatkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar, tidak saja membuat geger rakyat Indonesia. Kasus yang ditengarai bermula dari “jual-beli” putusan sengketa Pilkada ini, menambah daftar bukti bahwa lilitan kekuatan politik merusak tatanan hukum Indonesia.

Silang pendapat pun muncul tatkala Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berinisiatif “menyelamatkan” MK dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang MK. Ada yang menilai itu langkah terbaik, tapi tak sedikit yang tegas menyatakan langkah politis itu justru menjadi ancaman baru bagi kemandirian lembaga “penjaga” konstitusi ini.

Aspek penyelamatan MK sebagaimana dikandung Perppu antara lain, dihidupkannya lembaga pengawas hakim konstitusi secara eksternal di luar kelembagaan MK. Substansinya terkait penambahan persyaratan menjadi hakim konstitusi, mekanisme proses seleksi dan pengajuan hakim konstitusi, dan perbaikan sistem pengawasan hakim konstitusi. Meski demikian, tetap saja terbitnya Perppu melalui hak prerogatif presiden ini, mendulang pro kontra hingga saat ini.

Terlepas dari kegaduhan soal Perppu tentang MK, Praktisi Hukum Alexius Tantrajaya mencoba membuka pemikiran kita bahwa persoalan sesungguhnya ada pada lilitan politik terhadap MK secara kelembagaan. Lilitan mengikat itu dilakukan dengan “menitip” kader partai politik ke dalam jajaran Hakim Konstitusi. Mekanisme rekrutmen dan pengajuan calon hakim konstitusi, menurut Alexius Tantrajaya, hendaknya benar-benar mempertimbangkan rekam jejak politik si calon hakim konstitusi.

Masalahnya, dari sembilan hakim konstitusi MK, tiga diantaranya bukanlah hakim, praktisi hukum, atau akademisi murni. Sepertinya sudah menjadi klaim “jatah” bahwa tiga hakim konstitusi berasal dari DPR yang berisi para politisi dan terikat partai politik. Tiga dari sembilan hakim konstitusi ini bisa jadi titipan partai politik.

Menurut Alexius Tantrajaya, MK sebagai sebuah lembaga tinggi negara yang mengurusi hukum dan konstitusi, hendaknya diisi dengan hakim-hakim yang tidak partisan, apalagi “terikat” dengan partai politik.  Jika ini masih berlaku, berbagai upaya dan langkah strategis pun tak akan mumpuni menjaga menjaga integritas, kewibawaan, dan independensi MK. Perppu tentang MK yang disodorkan Presiden SBY sebagai solusi mengembalikan kewibawaan MK, belum tentu mumpuni dan mujarab. Pasalnya, dalam Perppu itu tetap saja ada cela untuk masuknya hakim konstitusi “titipan” politik.

Tak bisa terbantahkan, Akil Mochtar tidak bisa dipisahkan dari Partai Golkar yang membesarkannya. Selain berlatar belakang advokat, karir Akil Mochtar  yang hengkang ke Jakarta menjadi orang penting dan besar, tak lepas dari ketaatannya sebagai kader Partai Golkar. Sebelum menjadi hakim konstitusi dan Ketua MK, Akil Mochtar adalah anggota DPR Fraksi Partai Golkar selama dua periode. Ia pun pernah menjabat posisi Ketua DPD Partai Golkar Kalimantan Barat.

Alexius menegaskan, sulit meyakini independensi seorang hakim konstitusi jika memiliki ikatan dengan partai politik. Apalagi proses rekrutmennya melalui tahapan politik yang ditentukan oleh para wakil partai politik di parlemen.“Selain membenahi sistem, hal penting yang harus dilakukan adalah pemilihan hakim konstitusi harus benar-benar bersih dari ikatan gurita politik,” kata Alexius Tantrajaya.[JX/U1]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here