Mangkrak 8 Tahun, Presiden Perintahkan BPKP Audit 34 Proyek Pembangkit Listrik

Presiden RI Joko Widodo. (Foto: Ist./W5)

JAKARTA, JIA XIANG – Presiden Joko Widodo memerintahkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit 34 proyek pembangkit listrik 35.000 Mega Watt (MW). Bahkan dia mendesak BPKP segera menyelesaikan audit itu dan segera melapor kepadanya.

“Tolong disampaikan bagaimana penyelesaian proyek-proyek yang mangkrak ini karena dana yang dikeluarkan bisa sangat besar sekali. Totalnya berapa karena ini sudah menyangkut angka yang triliunan dan ini tidak boleh dibiarkan terus-menerus,” tandas Kepala Negara dalam Rapat Terbatas (Ratas) membahas Perkembangan Pembangunan Proyek Listrik 35.000 MW yang digelar di Kantor Presiden di Jakarta, Selasa (1/11/16).

Dia  menyebut proyek pembangkit listrik tersebut masih jauh dari target yang direncanakan. Apalagi, lanjutnya, proyek tersebut mangkrak selama tujuh sampai delapan tahun.

Bila audit BPKP menyatakan bahwa proyek bisa diteruskan, ujarnya, pemerintah akan meneruskan proyek tersebut hingga selesai. Namun Presiden pesimistis karena ia sudah melihat kondisinya di lapangan. Digambarkan banyak yang tidak bisa diteruskan karena memang sudah hancur, sudah karatan.

“Informasi yang saya terima masih jauh dari yang kita inginkan, dari yang sudah kita rencanakan,” katanya.

Presiden menerima informasi bahwa realisasi commercial operational date (COD) program pembangunan listrik 35.000 MW baru mencapai 36 persen dari target kumulatif pada 2016.

Sedangkan realisasi pembangkit COD Program TP1/TP2 reguler yang merupakan bagian dari program 7.000 MW mencapai 83 persen dari target kumulatif sampai 2016 atau 53 persen dari target keseluruhan.

“Dengan demikian realisasi COD pembangkit listrik secara keseluruhan sampai 24 Oktober 2016 masih 29,4 persen dari target keseluruhan,” katanya.

Oleh sebab itu Presiden mendesak BPKP segera melaporkan hasil audit terhadap semua proyek pembangkit listrik itu. “Kalau memang tidak bisa diteruskan ya sudah, nanti saya bawa ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” tandas Presiden. [JX/Win]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here