Masyarakat Masih Buta Soal Keterbukaan Informasi

Jia – Xiang. Lima tahun sejak diundangkan, implementasi Undang-Undang no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik masih jalan di tempat. Masih banyak warga yang tidak tahu fungsi dan cara memanfaatkan regulasi tersebut.

Demikian mengemuka dalam pelatihan “Bagaimana Pemohon Mengajukan Permohonan Informasi” di Hotel Bumi Sawunggaling, Bandung, yang berlangsung tanggal 30-31 Mei 2013.

Pelatihan yang digelar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Bandung bekerjasama dengan Centre for Law and Democracy tersebut diikuti 15 lembaga swadaya masyarakat (LSM) dari berbagai latar belakang.

Aden Achmed, dari Bandung Independent Living Center mengatakan, dirinya baru tahu kalau setiap warga negara bisa mengajukan permohonan informasi ke lembaga publik.Padahal banyak hal yang harus pemerintah jawab terkait isu aksesibilitas bagi kaum difabel di Kota Bandung.

Sedangkan Ellin Rosana, yang mewakili Institut Perempuan mengatakan bahwa warga bisa mengajukan langsung permohonan informasi itu belum banyak diketahui masyarakat. Misalnya kelompok masyarakat yang mereka dampingi di wilayah Cirebon menerima banyak bantuan untuk masyarakat miskin, tapi mereka tidak tahu sebanyak apa yang mereka dapat dan seperti apa evaluasi pelaksanaannya.

Sementara Ketua AJI Kota Bandung, Zaky Yamani mengatakan, pelatihan tersebut betujuan untuk mendorong partisipasi warga dalam mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. “Harapannya, informasi yang mereka dapatkan itu bisa membantu dalam upaya mengontrol kegiatan pembangunan. Sehingga pada akhirnya masyarakat sejahtera,” kata Zaky, kepad Jia Xiang Hometown.

Ketua Komisi Informasi Daerah Jawa Barat, Dan Satriana menjelaskan bahwa mayoritas pengajuan sengketa permohonan informasi dari masyarakat terjadi karena badan publik kurang memahami undang-undang tersebut.

“Makanya, masyarakat sebagai pihak yang mendapatkan perlindungan dari undang-undang itu  harus aktif melakukan pengajuan informasi agar badan publik juga melakukan perubahan. Minimal dengan adanya pengajuan informasi, badan publik juga mereformasi sistem birokrasinya.‘’ Namun pada sisi lain, pemohon juga harus mengetahui secara pasti informasi apa yang akan diminta dari badan publik,’’ ujar Dan.

Lebih lanjut menurut Dan,  dalam UU itu juga diatur soal keterbukaan informasi publik yang tidak bisa diberikan bila menyangkut keamanan negara, kerahasiaan bisnis dan menyangkut privasi seseorang.

Namun UU itu juga mengatur tentang pelayanan permintaan informasi bisa diajukan oleh siapa pun, baik atas nama pribadi maupun kelompok dan lembaga, asalkan tercatat sebagai warga negara Indonesia.[Sas/W1]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here