Mencari Solusi Terbaik

Hubungan Indonesia dengan Singapura kini meradang, panas-dingin, emosi, atau apa pun namanya. Kedua negara bertetangga ini, pun terlibat “berbalas pantun”.

Mengapa sampai seperti itu? Singapura berkeberatan nama KRI Usman Harus di armada Angkatan Laut Indonesia. Bagi negeri Singa itu, nama  Usman Haji Mohamad Ali dan Harun Said adalah pelaku pengeboman Macdonald House tahun 1965. Ketika Indonesia terlibat konfrontasi dengan  Malaysia dan Singapura masih bagian dari Malaysia.  Singapura menginginkan nama itu tidak digunakan lagi oleh Indonesia.

Menurut Menkopulhukam Djoko Suyanto, Indonesia tidak akan mengganti nama Usman Harun  dan negara lain tidak boleh mengeintervensi soal pemberian nama kapal perang itu.

Akibatnya, KRI Usman Harun dilarang memasuki perairan Singapura.  Karena nama kapal itu membuka kembali luka lama Singapura. Tapi perlu diingat bahwa tahun 1973, Perdana Menteri Singapura Lee Kwan Yew, kala itu, sempat meletakan karangan bunga di makam kedua pahlawan Indonesia itu.

Lalu apa alasan Pemerintah Singapura yang sekarang berkeberatan dengan nama itu? Apa pun yang dilakukan Indonesia di wilayah Indonesia, semua adalah kedaulatan mutlak pemerintah Indonesia. Bila terkait kedaulatan, tidak satu pun negara lain bisa mencampurinya, termasuk pemberitan nama KRI Usman Harun sejak 12 Desember 2012.

Dengan kata lain, keputusan Indonesia itu sudah bulat, dan tidak akan mengubah nama KRI itu. Jadi sekali lagi ini terkait kedaulatan yang tidak bisa ditawar-tawar.  Bukan cuma itu, pemerintah  perlu melihat bahwa masyarakat Indonesia menilai tidak sepatutnya kita menyerah begitu saja kepada Singapura. Protes apa pun yang dilakukan Singapura, alangkah baik dilihat sebagai masukan untuk membina hubungan lebih baik, begitu juga sebaliknya.

Justru pemerintah akan dipandang lemah oleh masyarakat apabila menyerah dengan protes-protes Singapura atau menuruti kemauan negara tetangga itu.  Karena itu, ketegasan bersikap dan bertindak akan menjadi “senjata” utama bagi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam berhadapan dengan negara seperti Singapura.

Diharapkan pula pemerintah segera menyelesaikan masalah ini. Jangan sampai persoalan sepele seperti ini, merembet ke sektor lain yang tentunya akan merugikan kedua pihak. Dalam konteks ASEAN, ketegangan yang berkepanjangan bisa mengganggu mekanisme kerjasama dan berbagai program, serta rencana negara-negara di Asia Tenggara.

Kita masih ingat ketegangan Thailand dengan Kamboja, yang secara tidak langsung mengganggu kinerja organisasi regional tersebut. Akhirnya semua pihak harus terlibat memikirkan penyelesaian tersebut. Hal ini tentunya jangan sampai terulang lagi.

Bukankah ASEAN memiliki cara sendiri dalam menyelesaikan persoalan diantara anggotanya? Karena itu, baik Singapura maupun Indonesia sebaiknya menempuh penyelesaian berlandaskan semangat ASEAN.

Apalagi ada rencana Ministerial Meeting Six Working Groups (6 WG) RI-Singapura yang akan dihadiri antara lain Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Radjasa, dan Menlu Marty Natalegawa, yang diharapkan ada solusi terbaik.

Masih segar diingatan kita bahwa Singapura termasuk pihak yang sulit dibujuk, karena terlalu banyak kepentingannya.  Ingat saja perundingan soal perjanjian ekstradisi. Sampai sekarang persoalan itu belum jelas sampai dimana cerita akhirnya.

Jangan sampai persoalan KRI Usman Harun, juga bernasib seperti itu. Harus punya sikap dan kebijakan yang jelas sebagai negara berdaulat. Tampaknya negara lain, seperti Singapura, harus “diberi” pengertian untuk menghargai pendirian, sikap, dan yang lebih penting kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here